Opini

Mempertahankan Integrasi Indonesia

indonesian

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, nampaknya masih banyak konflik yang mengarah pada ancaman disintegrasi atau perpecahan di kalangan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Perjalanan kemerdekaan yang sudah lewat 60 tahun ini, masih menyisakan beragam persoalan dalam kemajemukan yang intensitasnya kian membesar.

Konflik yang diharapkan bisa selesai dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ternyata belum sepenuhnya terwujud. Kekerasan menjadi pilihan sebagian masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik horizontal yang dipicu persoalan politik, ekonomi, agama, arogansi ormas, bahkan pertandingan sepakbola seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Tentu masyarakat Indonesia masih ingat peristiwa Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit (konflik antara etnis Dayak/Melayu dengan Madura), kerusuhan Ambon dan Poso (konflik antar agama) dan DOM Aceh (konflik politik yang berimbas pada keinginan sebagian masyarakat Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI). Kondisi ini tentu memprihatinkan bagi sebuah bangsa yang lahir dari penyatuan kemajemukan.

Untuk menjaga keutuhan Indonesia, upaya atas integrasi nasional harus menjadi salah satu agenda utama dalam konteks kepemimpinan nasional. Setiap pemimpin negeri ini, harus memiliki kemampuan dalam mengelola kemajemukan, yakni kemampuan untuk bisa berdiri diatas semua golongan, ras, dan agama, serta dapat menyatukan perbedaan dalam keharmonisan.
Kesalahan yang lazim terjadi, kita sering berbicara tentang kondisi objektif dari luputnya integrasi nasional di negeri ini, setelah itu “bermimpi” tentang kondisi yang kita tuju (end state), tetapi kita kurang tertarik untuk membicarakan proses untuk mencapai integrasi nasional tersebut, seperti dialog, empati, dan rasa kebersamaan yang merupakan proses awal menuju integrasi. Kepemimpinan nasional yang efektif pada akhirnya merupakan faktor penentu yang bisa menciptakan iklim dan langkah bersama untuk mengukuhkan integrasi nasional.

9 Juli 2014 mendatang, segenap bangsa Indonesia akan kembali berpesta demokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Harapan kita tentunya, perhelatan politik ini tidak menjadi perseteruan penyebab disintegrasi. Justru pemilihan presiden (Pilpres) harus menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memilih pemimpin yang plural, demokratis, serta dapat mengelola kemajemukan.
Terdapat dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2014 ini, yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), serta Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Terkait pengelolaan pluralitas Indonesia, ada yang menarik saat kedua pasangan berdebat di acara Debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa stasiun televisi nasional seperti MetroTv, TvOne, dan Sctv. menyiarkan panggung perdebatan ini.

Pada segmen ke-5 acara debat tersebut, moderator melontarkan pertanyaan sebagai berikut, “Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, bagaimana mempertahankan hal tersebut dan kerangka hukum apa yang dipakai untuk menjaga kebhinekaan bangsa kita?”
Lalu kubu Jokowi-JK (diwakili oleh Jokowi) menjawab bahwa masalah Bhineka Tunggal Ika sebenarnya tidak perlu dibicarakan lagi tetapi langsung diwujudkan. Jokowi mencontohkan pembelaannya terhadap Lurah Susan yang beragama Kristen di salah satu kelurahan di DKI Jakarta, yang saat itu mendapat penolakan dari warga di kelurahan tersebut. Meskipun ditentang keras masyarakat karena Lyrah Susan beragama Kristen, Jokowi tetap mempertahankan Susan karena kemampuannya dan proses rekrutmen yang telah dijalaninya. Jusuf Kalla (JK) menambahkan, dirinya pun mempunyai komitmen untuk itu. JK sewaktu menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusaha mewujudkan perdamaian Ambon dan Poso yang notabene berkaitan dengan kebhinekaan dan integrasi bangsa.

Di sisi lain Prabowo pun menyatakan komitmennya tentang hal ini. Ahok yang dari kalangan minoritas pun didukung Prabowo untuk menjadi Wakil Gubernur DKI, mendampingi Jokowi. Mengenai kerangka hukum yang dipakai, menurut Prabowo piranti hukumnya sudah ada, yakni UUD 1945. Hatta pun turut melengkapi dengan mengatakan akan berkomitmen dengan tegas menjaga kebhinekaan. Hatta menjelaskan bahwa dalam konteks kehidupan beragama, umat minoritas harus menghormati umat mayoritas, sebaliknya, umat mayoritas harus melindungi hak-hak umat minoritas.

Dalam analisa penulis, kedua pasangan Capres-Cawapres menunjukkan komitmennya untuk menjaga kebhinekaan bangsa, tidak ada ketidaksepahaman yang berarti di antara mereka pada segmen ini. Penulis menilai bahwa pasangan Prabowo-Hatta ini mengarah pada penciptaan konsensus “Kompromi dan kesepakatan adalah jiwa musyawarah dan sesungguhnya juga demokrasi.” Dalam perspektif Prabowo-Hatta, iklim dan budaya Indonesia yang amat majemuk, sangat diperlukan demi terwujudnya semangat persatuan. Tentunya, penghormatan dan pengakuan kepada mayoritas dibutuhkan, tetapi sebaliknya perlindungan terhadap minoritas tidak boleh diabaikan. Tampaknya premis yang mengatakan “The minority has its say, the majority has its way”, Hatta pahami secara arif dan kontekstual.

Sedangkan Jokowi-JK, penulis menilai bahwa pasangan ini mengarah pada perumusan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek pembangunan bangsa. Tujuannya mencerminkan keadilan semua pihak, semua wilayah.

Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi melelang jabatan lurah di setiap kelurahan di DKI Jakarta dengan transparan dan tidak diskriminatif. Contohnya adalah pembelaan Jokowi pada Lurah Susan yang ditentang warganya karena isu SARA. Menurut pasangan Jokowi-JK; hubungan simetris mayoritas-minoritas, perlindungan kaum minoritas, dan pemberdayaan putra daerah harus diperhatikan.

Penulis melihat bahwa platform politik masing-masing pasangan mengenai konsep integrasi nasional cukup konkret. Tentu kita berharap hal-hal di atas tidak hanya menjadi wacana atau retorika belaka, tetapi juga menjadi kerja nyata para calon pemimpin nasional ini.

Pilihan kembali pada diri masing-masing. Rasanya kita tidak perlu saling menjatuhkan atau melakukan kampanye hitam pada kubu mana pun, yang justru akan mengarah pada perpecahan.

Siapa pun yang nanti memenangkan suara pada Pilpres 2014, janji dan komitmen mereka untuk mempertahankan integrasi bangsa serta mengelola kemajemukan harus kita awasi bersama. Demi keutuhan negara, pembangunan nasional, tegaknya supremasi hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Ridwan Nur Martien

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s