Opini

Pers Kampus : yang Terhempas dan yang Kandas

oleh Joss Wibisono*

Sebagai orang yang agak lama berkecimpung dalam pers kampus, izinkan saya mengawali tulisan ini  dengan sebuah berita. Berita yang akan saya turunkan berikut hanyalah kutipan, bukan hasil perburuan sendiri. Saya mengutip Sinar Harapan, edisi 25 Februari 1986, halaman V, tentang terjungkalnya Ferdinand Marcos dari kekuasaannya.

Alkisah, tiga jam setelah pembelotan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile serta Wapangab Fidel Ramos, Presiden Marcos muncul di saluran IV, jaringan televisi pemerintah. Kepada rakyat Filipina, Marcos memaklumkan adanya “kudeta” yang didalangi oleh dua orang bekas anggota rezimnya. Dengan leluasa Marcos menjelaskan bahwa “kudeta” itu berhasil digagalkannya. Ia sengaja memakai kata “kudeta”, karena tahu bahwa bagi orang Filipina yang sudah begitu melek politik, kudeta, apalagi yang dilakukan oleh militer, terdengar amat mengerikan, jauh dari prinsip demokrasi yang selalu mereka junjung tinggi dan cita-citakan. Dengan begitu, mobilisasi dukungan massa, paling sedikit untuk sementara, diharapkan bisa kembali terarah kepada kekuasaan Marcos yang waktu itu sudah mulai goyah.

Saat itu Marcos menang selangkah. Dengan pandai ia memanfaatkan televisi yang bisa diikuti oleh sekian juta warga ibukota Manila. Ketika siaran berlangsung, hanya sekitar seribu orang yang tahu persis mengapa Marcos tiba-tiba muncul di televisi. Tidak ada penduduk lain yang tahu bahwa tiga jam sebelumnya, Enrile dan Ramos mengadakan konferensi pers hanya untuk menyatakan pengunduran diri mereka dari kabinet Marcos. Memang, mereka hanya berbicara kepada wartawan medium cetak yang hasilnya baru akan diketahui orang paling cepat 10 jam kemudian.

Tentu saja Enrile dan Ramos menolak mentah-mentah tuduhan Marcos. Mereka, yang ketika mengikuti siaran televisi Marcos menjadi seperti orang yang terikat tangannya (tidak bisa berbuat apa-apa), segera menegaskan kepada wartawan media cetak yang ada bahwa tidak ada maksud pada mereka untuk merebut kekuasaan Marcos dan membentuk sebuah junta militer. Bersamaan dengan itu, mereka menyatakan dukungan penuh kepada Cory Aquino, pihak oposisi.

Belum cukup dengan “pukulan pertama”, rakyat yang pikirannya telah dikuasai oleh pendapat yang keliru, keesokkan harinya masih dijejali siaran televisi Minggu pagi. Waktu itu Marcos kembali tampil untuk mempertegas keterangan mengenai rencana “kudeta”, sambil menampilkan dua saksi, orang-orang yang “terlibat kudeta”. Tentu saja ini utuk menangkis bantahan Enrile dan Ramos yang belum lagi diketahui orang banyak.

Sekali lagi Marcos “menang waktu”. Karena beberapa koran yang terbit hari Minggu tidak sempat memuat sanggahan yang disampaikan Enrile dan Ramos mengenai tidak adanya “kudeta”, ketidakinginan mereka untuk membentuk pemerintahan militer dan dukungan mereka kepada Cory Aquino.

Yang relevan bagi kita adalah bahwa kutipan di atas dengan jelas menunjukkan serunya perang tanding antara dua bentuk media massa untuk menarik simpati dan dukugan rakyat. Marcos dengan televisi, medium eletronik mutakhir, melawan Enrile-Ramos dengan pers cetak, medium yang sudah tidak lagi mutakir.

***

Perang tanding media di atas paling sedikit menunjukkan tiga hal penting.

Pertama, keampuhan media elektronik untuk membentuk opini masyarakat. Kalau saja Marcos masih mendapat dukungan massa, penampilannya di layar televisi akan memojokkan Enrile dan Ramos. Pengaruh media massa pada opini masyarakat akan membuahkan sikap memihak yang selanjutnya, berarti penolakan terhadap lawan pihaknya. Media elektronik, apalagi televisi/radio, tidak mensyaratkan apa-apa kecuali telinga dan mata yang sehat serta penguasaan bahasa (yang dipakai) penguasa, atau kesebahasaan antara penguasa dan rakyat. Pembakuan bahasa yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa memang bertujuan untuk membuat rakyat “paham” bahasa penguasa. Tegasnya dengan bahasa yang sama, maka penguasa akan mendapat kemudahan untuk mengarahkan kekuasaannya ke dalam (hampir) semua sendi kehidupan masyarakat. Bagi mayoritas rakyat yang masih buta huruf, media elektronik adalah media yang paling efektif untuk memobilisasikan opini mereka.

Melalui medium elektronik, seperti kasus Filipina, hal yang tidak benar menjadi benar, hal yang tidak logis menj-adi logis. Dan, barang tentu, selera serta jenis budaya elit penguasa, ketika ditransferkan melalui medium yang ampuh ini, akan terinternalisasikan dengan mudahnya ke dalam tiap-tiap pribadi rakyat. Dengan begitu massa rakyat akan lega untuk dikuasai. Maka bisalah dimengerti mengapa penguasa sebuah negara yang tidak demokratis sulit membagi akses penguasaan media elektronik mutakhir kepada pihak lain di luar rezimnya.

Kedua, terlihat bahwa medium cetak akan kalah cepat dan dengan begitu kalah dalam perlombaan membentuk opini masyarakat. Proses produksi medium cetak butuh wa-ktu yang tidak sedikit, tidak seperti media elektronik (radio atau televisi). Apalagi medium cetak biasanya tidak bisa diperoleh dengan gratis dan masih pula mensyaratkan kemampuan membaca. Yang lebih parah lagi adalah pers kampus yang biasanya sulit untuk melepaskan diri dari eksklusivisme (kecongkakan?) ilmiah, baik melalui rentetan jargon-jargon disiplin tertentu, maupun tipe dan format/gaya penulisan serta kebakuan bahasa (yang bertentangan dengan bahasa “acak-acakan” rakyat jelata) sesuai dengan “tuntutan” dan “kaidah ilmiah”.

Basis Ketiga, terbukti pula bahwa bahasa, pers, televisi/radio, bukanlah barang-barang netral. Semua itu adalah “hasil budaya” kelompok manusia tertentu yang penggunaannya, oleh siapapun, tidak akan bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok itu juga. Benda-benda “netral” itu ternyata membentuk kenyataan baru dari obyek yang disorotinya. Oleh karena itu sudah saatnya kalau saya bertanya, bisakah nilai-nilai keadilan, kejujuran dan obyek-tivitas tampil dalam pers, bahasa, radio dan televisi yang tidak pernah netral itu? Adakah obyektivitas yang obyektif, kejujuran yang jujur dan keadilan yang adil di tengah media yang selalu berpihak itu? Karena tidak ingin terjebak dalam romantisme dan keluguan dungu (ini jelas akan menguntungkan pihak lain), maka di sini pula saja akan berseru TIDAK ADA! Upaya untuk menemukan nilai-nilai itu saya kira akan sia-sia belaka.

***

Dinamika politik mahasiswa sekarang memudar, begitu keluhan Raden Yusuff (1984). Ia menunjuk pelaksanaan NKK/BKK sebagai penyebab mundurnya mahasiswa dari keterlibatan politik kemasyarakatan. Kegiatan mahasiswa sekarang digantikan dengan banyak kreativitas “manis”, lewat berbagai proyek kegiatan. Pada kegiatan itu peran mahasiswa bagaikan anak-anak yang “bermain ayunan” di Taman Ria. Pengadaan lembaga semacam ini tak ubahnya seperti penukaran hak berpolitik dengan prosperity dalam arti materi. Benar, bagi Raden Yusuff, mahasiswa sekarang telah menjual (dipaksa menjual?) hak berpolitiknya demi proyek-proyek yang “menyenangkan” itu.

Dinamika politik mahasiswa yang memudar ini barang tentu membawa akibat yang tidak kecil bagi pers kampus. Didasarkan pada konsep bahwa mahasiswa dilarang berpolitik praktis dan pers mahasiswa dianggap sebagai satu kesatuan dengan politik praktis mahasiswa, maka sudah logis, demikian St. Sularto (1983) kalau pers mahasiswa dilarang. Masa kejayaan pers kampus, seperti kata Drs. Achmad Mudatsir, Rektor STIK Semarang, sudah berlalu.

Pendapat-pendapat tentang politik di atas sebenarnya hanya menganggap politik dari satu sisi: sisi kritis terhadap penguasa. Padahal, seperti yang bisa dibaca pada kutipan di awal tulisan ini, politik pada hakekatnya ada pengakuan dan kemudian keterhubungan antara rakyat yang terkuasai dengan negara atau penguasa yang menguasai. Di mana seseorang harus berhubungan dengan kekuasaan (dan penguasa), pada tingkat apapun kekuasaan (dan penguasa) itu, di situlah dia sudah berpolitik. Adakah di antara kita di sini yang merasa tidak berhubungan dengan negara dan pemerintah? Makan saja sudah berpolitik karena beras yang nasinya kita makan sebelumnya harus disalurkan kepada BULOG, badan pemerintah pemegang monopoli beras di Indonesia. Mungkin ada yang membantah, “Tidak, saya makan nasi yang berasnya hasil sawah sendiri”. OK! Tapi bagaimana dengan pajak sawah (Ipeda) yang harus Anda bayarkan kepada pemerintah? Bermahasiswa jelas juga berpolitik, karena kita berhubungan dengan Depdikbud, badan pemerintah.

Jadi, berpolitik bukan melulu bersikap kritis terhadap penguasa. Menyetujui penguasapun jelas berpolitik. Semuanya memang berpautan dengan politik.

Pers kampus tidak berpolitik? Tunggu dulu! Siapa pengelolanya? Apakah mahasiswa yang sebagai pihak yang dalam eksistensinya sudah berpolitik juga terlibat sebagai pengelola?

Dengan demikian masalahnya bukan lagi redefinisi politik seperti yang dikatakan oleh Suwidi Tono (1983), tetapi justru penyempitan definisi politik. Kalau sering di-sebut-sebut bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik, maka itu berarti bahwa mahasiswa hanya boleh memahami politik dari segi kritisnya. Segi lain, misalnya pernyataan sependapat, setuju dan memuji tindakan penguasa bukan dan tidak dianggap sebagai politik. Ibaratnya seorang yang hanya ingin dipuji dan tidak mau dikritik (atas perbuatannya yang tidak jarang malah berakibat buruk bagi orang lain), saya kira sudah jelas watak pihak yang menjempitkan definisi politik ini.

***

Akhir-akhir ini kampus kedengaran begitu riuh rendah. Ada penjiplakan skripsi, ada penelitian fiktif dan tampaknya masih akan ada “kehangatan” lain lagi di sana. Apa makna ini semua? Bagaimana “kegiatan-kegiatan” itu bisa dipahami?

Untuk memahami situasi kampus akhir-akhir ini, perlulah disadari bahwa kampus bukan lembaga steril yang bebas dari pengaruh dunia luar. Walaupun sekarang sering disebut bahwa kampus makin menjadi elit, itu sama sekali tidak berarti bahwa sivitas akademika —disadari atau tidak, dimaui atau tidak— membawa masuk dinamika yang terjadi di dunia luar kampus.

Dengan begitu, mahasiswa sekarang yang lebih suka bersikap untung-untunganan dalam studi (lulus ujian syukur, tidak juga tidak apa-apa; belajar cukup dilembur semalam), juga merupakan pencerminan apa-apa yang bergejolak dalam masyarakat. Umum kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa masyarakatpun dalam mencapai tujuannya banyak melakukan jalan pintas.

Karena itulah muncul penjiplakan skripsi (skripsi banyak yang mirip-mirip); muncul pula penelitian fiktif; kreativitas jadi almarhum; mahasiswa yang suka belajar ngelembur dan banyak tindakan lain untuk lulus secepatnya. Pendidikan dengan begitu telah bergeser dari proses pendewasaan dan pematangan menjadi proses pengkarbitan. Semua ini jelas bertentangan dengan keilmiahan sebuah sivitas akademika.

Di lain pihak, melimpahnya barang-barang mewah di masyarakat sebagai konsekuensi logis bangunan perekonomian yang digerakkan oleh modal, semakin mengipasi hasrat hedonisme, konsumerisme berlebihan dan keserakahan. Pada gilirannya muncullah situasi di mana kesadaran orang hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis. Pilihan untuk menjadi mahasiswa, seperti kata Fahry Ali (1985: 33) hanya didorong oleh janji-janji yang diberikan oleh struktur sosial, budaya dan ekonomi. Dengan kesarjanaannya, kesempatan-kesempatan ekonomis, karier, status sosial dan berbagai jenis kehormatan lainnya terbuka secara lebih luas bagi para mahasiswa. Dalam jaman moderen yang adalah jaman kemenangan modal ini, jelas terlihat bahwa pendidikanpun telah mengabdi padanya.

Dalam situasi demikian, bagaimana pers kampus bisa menjadi adil, jujur, dan obyektif? Bukankah kekuatan raksasa yang bersimaharajalela dalam masyarakat itu juga mengklaim diri telah bertindak adil, jujur dan obyektif? Salah-salah dengan mengobarkan slogan yang sama (baca: hanya ikut-ikutan/latah), pers kampus bisa terjebak untuk melakukan hal-hal yang “adil”, “jujur” dan “obyektif”.

***

Saya sudah berbicara mengenai faktor-faktor yang tidak menguntungkan eksistensi pers kampus.

Pertama, soal kalah unggulnya pers kampus, termasuk medium cetak lain, ketika harus berhadapan dengan medium massa mutakhir yang ternyata lebih ampuh untuk memobilisasi opini masyarakat. Medium massa mutakhir biasanya dimonopoli oleh elit pembuatnya atau elit yang bisa dan “berhak” membelinya. Itu berarti bahwa elit ini punya kesempatan besar untuk menyebarluaskan nilai-nilai kelompoknya, menjadikan nilai-nilai itu “universal”, “diakui” dan “dimiliki” dan juga “obyektif” bagi orang banyak. Dengan begitu dominasi elitisme mereka akan semakin mapan.

Basis-basis dalam situasi begini, saya kira sudah saatnya bagi pers kampus untuk mencurigai dan mempertanyakan kembali nilai-nilai universal yang sekarang dianut masyarakat, kalau perlu malah menyangkalnya sama sekali. Dengan lain perkataan, obyektivitas pers kampus akan harus berarti sesuatu yang tidak jujur; keadilan pers kampus akan harus berarti sesuatu yang tidak adil terhadap nilai-nilai yang mapan itu. Sebuah tindakan yang menolak universalisme nilai-nilai itu.

Kedua, soal penyempitan makna politik. Di sini pers kampus tidak menghadapi pilihan lain kecuali “tidak berpolitik” dan dengan begitu hanya memandang politik sebagai tindakan kritis (baca: tidak menyenangkan) terhadap penguasa. Sisi lain, yaitu tindakan yang menyenangkan penguasa bukan dianggap sebagai politik. Penyempitan makna politik ini memang bertujuan untuk memobilisasi pers kampus ke arah sisi politik yang satunya itu.

Saya kira jalan keluar yang paling enak untuk melampaui situasi ini adalah mendudukkan kembali politik pada makna yang sebenarnya. Politik adalah keterkaitan seseorang pada kekuasaan. Keterkaitan yang bisa membuahkan sikap setuju pada tindakan penguasa, atau menolaknya sama sekali. Lagi pula, sebagaimana “tidak berbuat” adalah juga “berbuat”, maka situasi “a-politis” mahasiswa sekarang adalah juga wujud dinamika politik mereka yang justru ditunggangi oleh kepentingan pihak lain.

Ketiga, soal situasi kampus belakangan ini. Dalam situasi yang “a-politis”, kampus telah tampil sebagai skrup kecil dari sebuah mesin raksasa yang senantiasa siap menggulung apa saja, melumatkannya sama sekali. Kampus yang “a-politis” ini menjadi tidak berdaya untuk bisa berdiri dalam jarak dari semuanya, ia terhanyut sama sekali. Akibatnya sekarang muncul banyak hal yang paradoksal bagi eksistensi sebuah sivitas akademika, justru di dalam sivitas akademika itu sendiri.

Inikah hasil kampus yang “tidak berpolitik” itu? Inikah hasil mahasiswa yang duduk manis dalam ruang kuliah, rajin belajar dan tidak lagi turun ke jalan itu? Benar, pers kampus harus bisa mempertanyakan kembali ruang lingkup kemahasiswaan yang kini telah begitu mapan dan dominan. Proporsionalitas masalah hendaknya dipegang teguh dalam usaha memahami situasi lingkungan yang ada. Ketidakjelian dan ketidaktelitian akan menyebabkan pers kampus terjebak untuk melihat masalah yang ada semata-mata hanya sebagai persoalan pribadi yang terlibat, tanpa memperhatikan bangunan sistem yang melingkupi gerak-gerak pribadi itu. Adalah tidak benar juga kalau bangunan sistem dijadikan kambing hitam bagi ketidakberesan kampus itu. Yang paling tepat adalah pemikiran dialektis yang mengkaitkan keduanya: pribadi yang terlibat berada dalam ruang lingkup sistem dan pribadi yang terlibat juga menentukan corak sistem. Permasalahan akan tampak jelas kalau dilihat saling tindak di antara sistem dan pribadi.

Pada titik ini saya akan berhenti menulis seraya bertanya, Pers Kampus, adalah engkau “yang terhempas dan yang kandas”?

*Pengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik di Fiskom UKSW

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s