Forum

Pembangunan Berjiwa Neoliberal (Teori Hegemoni Antonio Gramsci)

Pembangunan Berjiwa Neoliberal

Ilustrasi oleh Altha Barasphati.

Pembangunan merupakan satu bentuk usaha pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Namun, pembangunan tidak bisa hanya dilihat sebagai pembangunan infrastuktur saja, melainkan juga pembangunan secara ekonomi. Karena perekonomian sebuah negara, dapat menjadi patokan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Sayangnya patokan tersebut ternyata telah membagi negara-negara di dunia berdasarkan tingkat perekonomian dan pendapatan, antara negara maju dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi dan negara berkembang dengan pendapatan perkapita rendah. Kecenderungan negara berkembang sering dikenal dengan negara dunia ketiga.

Konsep mengenai “Dunia Ketiga” dalam buku “Teori Pembangunan Dunia ketiga” yang ditulis oleh Arief Budiman, lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomis masih miskin, atau negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat ideologinya. Berdasarkan definisi yang dipaparkan Arief Budiman, dapat disimpulkan Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Maka dalam pembangunan perekonomian mendapat pengaruh dari negara dunia pertama yang notabene merupakan negara maju, tak dapat dihindari.

Pengaruh pembangunan dari negara maju memang bukanlah hal yang buruk, sebab keberhasilan yang diraih negara maju dapat memacu negara berkembang untuk mencontoh strategi pembangunan. Namun menjadi hal yang buruk saat gaya hidup (life style), pola tindakan, dan cara berpikir (way of thinking) negara maju telah menyingkirkan ideologi dan kebudayaan bangsa, yang akhirnya mengubah interaksi sosial antar individu.

Bergantinya nilai-nilai, ideologi, dan kultural dengan nilai-nilai, ideologi, dan kultur lain disebut hegemoni. Hal ini dilakukan melalui pemerintahan sebuah negara karena negara dilihat sebagai alat untuk menggeruk keuntungan. Bagaimana hegemoni dapat masuk dan terinternalisasikan kedalam masyarakat? Bagaimana dampak dari proses hegemoni dalam pembangunan manusia di negera berkembang?

Teori Hegemoni Gramsci

Teori Hegemoni adalah salah satu teori penting yang melihat bagaimana pengaruh negara dunia pertama terhadap negara dunia ketiga, dengan konsep dasar bahwa kontrol sosial tidak hanya dilakukan secara koersif tetapi juga dengan nilai-nilai dan ideologi. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasikan nilai-nilai serta norma penguasa, tetapi juga harus memberi persetujuan atas suborsinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual (1971, hal. 5)[1]. Jadi, Gramsci melihat hegemoni merupakan salah satu bentuk kontrol sosial (social control) melalui kekuatan penguasaan yang dilakukan sekelompok orang atau beberapa orang terhadap massa, tanpa adanya kekerasan secara fisik, namun menggunakan nilai, norma, dan ideologi yang diinternalisasikan melalui suprastruktur dalam sebuah negara.

Gramsci membagi pengertian suprastruktur menjadi dua level struktur utama, yaitu “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik” atau “negara” (Gramsci, 1971, hal. 12). Dalam konsepsi Gramsci, “masyarakat sipil” mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut swasta, seperti universitas, media massa, gereja, dan lain sebagainya. Apartus transmisi tersebut memainkan perannya dalam membentuk kesadaran massa, yang dengan demikian maka kemampuan kelompok-kelompok berkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok lain bergantung pada kemampuannya mengkontrol aparatus-aparatus tadi. Sedangkan yang dimaksud Gramsci “masyarakat politik” adalah semua institusi publik (public institution) yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah, termasuk dalam kategori masyarakat politik antara lain, tentara, polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintah (Gramsci, 1971, hal. 12, 226, 227-8, 238, 243). Bisa disimpulkan suprastruktur negara merupakan alat hegemoni yang digunakan negara dunia pertama untuk memasukkan nilai-nilai, ideologi, kultur, dan norma.

Pembagian suprastruktur yang dilakukan Gramsci sebenarnya sedang membagi dua bentuk kekuatan pengaruh sosial, yaitu ranah persetujuan dalam masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam masyarakat politik (Muhadi Sugiono, 1999, hal. 35). Keduanya memiliki legitimasi yang berbeda, karena “kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi ‘hegemoni’ dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan di sisi lain berkaitan dengan ‘dominasi langsung’ atau perintah yang dilakukan di seluruh negara dan pemerintah ‘yuridis’” (Gramsci, 1971, hal. 12). Jadi proses hegemoni kepada individu dilakukan melalui negara tanpa adanya paksaan. Karena persetujuan secara sosial dari yang subordinat, kolonialisme dilakukan namun dengan wajah yang lebih manis!

Pembangunan neo-liberalisme di Indonesia

Hegemoni bentuk kolonialisme negara maju terhadap negara berkembang dilakukan dengan ideologi, nilai-nilai, norma, dan kultur yang diinternalisasikan melalui suprastruktur negara melalui media massa, pemerintahan, undang-undang, produk dari negara asing, dan campur tangan negara maju dalam memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Bukan hal yang salah saat pinjaman itu dilakukan, karena secara idealnya uang pinjaman digunakan untuk pembangunan negara sampai kepelosok negeri dengan harapan melalui pembangunan yang menyeluruh akan adanya pengembalian kembali kepada negara.Namun, tidak dapat ditampik lagi bahwa korupsi sudah bercokol sangat lama di dalam diri birokrat negeri, sehingga uang pinjaman banyak yang masuk kedalam kantong elit politik sendiri. Padahal pinjaman yang dilakukan ternyata beresiko tinggi dan tidak dapat di sangkal lagi yang menanggung resikonya adalah masyarakatnya. Dengan melakukan pinjaman luar negeri kepada World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB), membuka peluang hegemoni dan proses liberalisasi lebih beranak pinak di Indonesia.

Hutang luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuka gerbang hegemoni dari negara lain yang ditancapkan pemerintahan. Berawal dari perjanjian yang dilakukan presiden Soeharto dengan IMF pada tahun 1998 saat terjadi krisis waktu itu, liberalisasi masuk ke segala bidang penting di Indonesia. Saat hegemoni semakin dilegitimasi melalui perundang-undangan, “pemberian akses kepada kekayaan alam Indonesia, seperti tercermin dalam UU Migas dan UU Penanaman Modal, jelas merupakan ‘rasionalisasi’ terhadap masuknya kepentingan asing untuk mengexploitasi bumi, air, dan pasar Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka sendiri. Mereka tidak perlu melakukan hal itu secara kasar atau brutal seperti di masa kolonial, karena memang tersedia ruang yang luas untuk melegalkan…”[2].

Jadi, dengan membuat Indonesia tergantung kepada pinjaman luar negeri, resiko yang harus ditanggung adalah hegemoni besar-besaran dengan kerelaan agar luar negeri ikut campur dalam pembuatan undang-undang yang akhirnya tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, namun kepentingan penguasa (atau pengusaha?).

Masuknya liberalisasi pada perekonomian pasar bebas, telah mengubah iklim perekonomian yang diciptakan untuk menentukan harga pasar secara bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga hak penuh dimiliki oleh pemegang modal. Bisa dilihat bahwa dengan terbukanya pasar bebas, maka tidak ada lagi peran pemerintah dalam menentukan harga pasar dan pasti akan merugikan pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing.

Wewenang pemerintah dibredel dan keberadaan pemerintah hanya semu, pemerintah hanya dijadikan anjing penjaga saat terjadi pelanggaran hukum. Bisa jadi keadaan ini merugikan wong cilik yang sebenarnya belum siap untuk menghadapi pasar bebas ini, maka yang akan terjadi adalah rakyat yang tidak bisa melawan arus akan menjadi budak di negeri sendiri. Ketidaksiapan rakyat sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah karena tidak adanya pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan secara soft skill rakyat.Tanpa adanya kemampuan, maka rakyat hanya akan jadi sapi perah negara lain untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Menjadikan negara dunia ketiga tergantung kepada negara dunia pertama merupakan cara untuk mencengkram negara dunia ketiga, sehingga tanpa adanya modal dari dunia pertama maka perekonomian dunia ketiga akan tergoncang. “Ketergantungan Indonesia pada dana bantuan (baca: hutang) IMF (luar negeri) bukan hanya menyebabkan tergadainya harga diri dan martabat bangsa ini, melainkan juga terrenggutnya kedaulatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang mestinya didasari nilai-nilai luhur dalam konstitusi dan amanat penderitaan rakyat.”[1]Masuknya kepentingan asing kedalam kancah perekonomian bahkan politik memberi peluang besar untuk masuknya barang-barang dari negara lain beredar dengan bebas di Indonesia, sehingga produk lokal tidak dipandang lagi karena dianggap tidak canggih atau tidak keren.

Globalisasi atau “mendunia” adalah suatu fenomena sosial, ekonomi, budaya, maupun politik yang menyebar dan masuk ke wilayah-wilayah dunia yang terpencil sekalipun[2]. Jadi semua konsep Ideologi masuk ke negara dan diinternalisasikan sebagai milik sendiri sehingga segala tingkah laku, gaya hidup, dan pemikiran sama dengan ideologi negara yang diinternalisasikan. Modernisasi tidak dapat dihindarkan karena modernisasai adalah suatu transformasi total (totally transformation) dari kehidupan bersama yang bersifat tradisional atau pra-modern ke arah pola-pola ekonomi, sosial, dan politik yang ada di negara-negara barat.

Dampak negatif saat masyarakat Indonesia tidak lagi mampu membendung proses modernisasi, globalisasi dan liberalisasi adalah dengan hilangnya jati diri bangsa. Disusul dengan nilai-nilai, kultur, norma, dan kepribadian bangsa yang terkikis karena hegemoni dari luar negeri dengan mematokkan kebudayaan luar yang lebih modern dan tidak kuno sehingga pembelian barang bukanlah lagi masalah efisien atau kegunaannya, namun masalah prestige dan merek. Dengan demikian, hal ini memberi keuntungan bagi negara asing. Bangsa ini hanya menjadi negara konsumtif yang dijejali dengan merk, teknologi canggih, dan gaya hidup yang mewah, tanpa melihat kenyataan bahwa sebenarnya pembangunan di Indonesia dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan global, untuk memudahkan masuknya investor asing yang ingin menguasai hak penuh atas satu sumber daya alam Indonesia.

Perang posisi (transformasi kultural)

Jalan yang ditempuh untuk menghancurkan hegemoni adalah dengan melakukan perang posisi, “perang posisi yaitu perjuangan merebut kekuasaan dalam perang posisi lebih diarahkan pada upaya untuk mengeyahkan ideologi, norma, mitos, politik, dan kebudayaan kelompok berkuasa daripada menyerang kelompok itu dengan fisik. Dengan kata lain, perang posisi adalah proses tranformasi kultural untuk ‘menghancurkan sebuah hegemoni dan menggantikan dengan hegemoni lain’ (Gramsci, 1971, hal. 57)”[3]. Gramsci menyatakan penggantian hegemoni dengan hegemoni yang lain merupakan fase yang wajib untuk dilakukan. Pergantian ini tidak hanya memproduksi dan memperkenalkan, namun juga menguniversalkan, sehingga hegemoni yang sebelumnya tidak mampu melawan hegemoni baru yang lebih kuat.

Proses hegemoni merupakan salah satu upaya untuk memperhalus bentuk kolonialisme, dengan memberi patokan negara berkembang dan negara maju bagi negara-negara di dunia. Sehingga bagi negara yang dinyatakan bukan negara maju atau negara terbelakang akan berupaya untuk menjadi negara maju karena negara terbelakang atau negara berkembang identik dengan negara miskin atau negara gagal.

Cara paling mudah untuk mengentaskan cap negara terbelakang atau negera berkembang maka negara-negara di dunia berlomba-lomba menjadi sama dengan negara maju. Padahal pengejaran negara-negara yang dinyatakan negara berkembang atau terbelakang adalah semu. Keinginan Negara maju sebenarnya adalah dengan menjadikan negara terbelakang bergantung kepadanya. Dengan adanya ketergantungan tersebut, maka keuntungan yang didapatkan akan lebih besar bagi negara maju. Negara maju mereka semakin kaya,sementara negara berkembang dibuat berlelah-lelah dengan ilusi negara maju yang identik dengan kesejahteraan.

Hegemoni dari negara asing sudah lama masuk kedalam sistem masyarakat Indonesia yang akhirnya secara perlahan membentuk moral dan mentalitas bangsa. Perubahan kultural seperti yang dikemukaan Gramsci bukan satu hal yang mudah dilakukan karena dibutuhkan kesadaran sosial besar-besaran, sehingga bukan hal mudah menghancurkan sebuah gaya hidup atau kebiasaan yang bahkan itu sudah dianggap sebagai hal yang “normal”. •

[1]Ibid.

[2]Kutut Suwondo :Indonesia di Tengah Modernisasi Dunia

[3]Dalam bukunya “Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga”, Muhadi Sugiono

[1]Dalam bukunya “Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga”, Muhadi Sugiono.

[2]Hadi, Syamsul, Dkk. Kudeta Putih Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia. Indonesia Berdikari : 2012.

Artikel ini ditulis oleh Arista Ayu Nanda, Pemimpin Umum LPM Lentera 2015-2016. Mahasiswa Sosiologi Fiskom UKSW 2013.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s