Laporan Khusus

Satya Wacana di Persimpangan Kiri Jalan

UKSW PERNAH DISEBUT-SEBUT SEBAGAI PUSAT PERGERAKAN “KIRI BARU” DI INDONESIA, KARENA BEBERAPA AKSINYA YANG SEOLAH-OLAH ANTI-PEMBANGUNAN. HAL TERSEBUT KEMUDIAN MENJADI ISU NASIONAL KETIKA MAJALAH GATRA MEMBERITAKAN BAHWA DI UKSW, TERDAPAT TIGA ORANG YANG “TIDAK BERSIH LINGKUNGAN”.

Lentera berkunjung ke rumah kediaman rektor kedua UKSW, Dr. Sutarno di Perumsat Kemiri. Kehadiran kami disambut oleh seorang pemuda yang mempersilahkan untuk masuk ke rumah dan menunggu. Sutarno pun datang dan memberi Lentera kesempatan untuk mewawancarainya.

Sutarno dulunya adalah seorang pendeta GKJ di Semarang sejak 1962. Ia lulusan Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. Pada 1964, Sutarno diminta oleh Prof. Notohamidjojo untuk berkerja di UKSW sebagai Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Salatiga sedang berdomenstrasi pada 1965 (Foto : Perpustakaan dan Arsip Daerah Salatiga).Sebagai pengurus kegiatan kemahasiswaan waktu itu, Sutarno cukup mengerti mengenai pergerakan mahasiswa. Sebelum G30S meletus, ada beberapa organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memiliki kedudukan kuat di UKSW, yaitu Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

CGMI adalah sayap organisasi yang berafiliasi ke PKI. Sementara GMNI berafiliasi dengan PNI, dan PMII dekat dengan NU. Seiring kuatnya perang ideologi waktu itu, gesekan di antara organisasi mahasiswa tersebut cukup terasa.

Menurut Sutarno, CGMI waktu itu adalah organisasi yang cukup sombong. “Sombongnya bukan main, karena mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Walikota Salatiga yang waktu itu dipegang oleh PKI,” ujar Sutarno. Beliau juga pernah pula diledek oleh Bakrie Wahab, Walikota Salatiga. Jika asrama mahasiswa di Jalan Kartini selesai dibangun, maka bangunan tersebut akan digunakan oleh orang PKI.

***

Pada 1973, Sutarno menjadi rektor kedua UKSW. Ia memberikan kebijakan yang menimbulkan polemik di lingkungan kampus dan gereja. Kebijakan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada eks-tapol untuk berkerja di UKSW. Berusaha meredam polemik tersebut, Sutarno melobi pimpinan militer tingkat kota (Kodim dan Korem), provinsi (Kodam Diponegoro) serta Pangkoptamtib yang saat itu dijabat Laksamana Sudomo.

Sutarno mengatakan kepada mereka, jika korban 65 itu terus ditolak dimana-mana, maka justru akan menjadi kontraproduktif. Menurutnya, bisa jadi mereka akan kembali terpengaruh dengan ajaran komunis. Alhasil upaya Sutarno mendapat dukungan dari Sudomo. Walaupun Sudomo berpesan harus dengan  proses uji coba dulu. Setelah Sutarno memperoleh dukungan juga dari pemerintah, polemik di gereja pun berakhir. Para eks-tapol tersebut akhirnya boleh berkerja di UKSW.

Menurut Sutarno, memusuhi para eks-tapol adalah tidak perlu. “Seharusnya yang dimusuhi itu adalah ideologi komunismenya, bukan orangnya. Itu yang selama ini salah,” ujar Sutarno.

***

Pada tahun 70-80’an, dinamika pergerakan intelektual di UKSW mencapai puncaknya. Sivitas UKSW terlibat aktif dalam kegiatan pergerakan, misalnya pada sektor transportasi dan lingkungan hidup. “Waktu saya masih menjadi rektor, saya bersama dengan beberapa dosen yang kritis terhadap pemerintah seperti Arief Budiman, George Junus Aditjondro serta aktivis mahasiswa, melakukan advokasi terhadap korban Kedung Ombo. Kami juga menolak pembangunan pabrik Indigo di Rawa Pening dan penolakan proyek PLTN di semenanjung Muria,” ujar Sutarno.

Kemudian pada 1994, konflik internal meletus di UKSW. Seperti ditulis oleh Singgih Nugroho dalam Menyintas dan Menyebrang, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) dan Kelompok Penegak dan Penyelamat UKSW (PPU) melaporkan bahwa Kelompok Pro Demokrasi (KPD) disusupi oleh unsur komunisme.

Dalam tuduhan itu disebutkan bahwa KPD disusupi tiga dosen eks-PKI dengan inisial Pono, Limas, dan Syam. Tuduhan itu dibantah keras oleh pihak KPD yang menudingnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian. Walaupun dibantah, untuk memperkuat tuduhan itu PPU melaporkan ketiganya ke Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan dan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Tengah.

Berawal dari laporan itu, Bakorstanasda Jawa Tengah kemudian membuat pernyataan di media massa tentang kebenaran isu tersebut. Ada tiga dosen di UKSW yang dianggap “tidak bersih lingkungan”. Media massa yang pertama kali merilis pernyataan itu adalah Majalah Gatra, sebuah majalah berita yang berkantor pusat di Jakarta dan didirikan oleh Bob Hasan, seorang yang dikenal sebagai kroni dekat keluarga Cendana. Pernyataan itu kemudian dibenarkan dan didukung oleh kelompok yang menamakan diri Forum Gerejawi Gereja-Gereja Pendiri dan Pendukung UKSW Salatiga.

Beberapa bulan kemudian, ketika Kasum ABRI saat itu, Letjend Suyono, melontarkan isu tentang Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Keberadaan tiga orang dosen UKSW eks-tapol itu, kembali dijadikan alat pembenar tuduhan itu dan lagi-lagi Majalah Gatra yang memberitakannya secara besar-besaran—dan dikutip oleh media massa lainya.

Alhasil, tiga dosen yang sebenarnya hanya satu orang yang mengaku eks-tapol, dan kesemuanya di UKSW sebagai bagian dari kebijakan Sutarno saat menjabat rektor, harus menjadi bulan-bulanan, termasuk oleh penguasa UKSW yang ketakutan dituduh melindungi orang PKI.

Semenjak itu, UKSW dikenal sebagai pusat pergerakan kiri baru di Indonesia. “Militer terdorong untuk membuat skenario keterlibatan orang-orang eks-tapol. Argumentasi militer semakin menguat setelah mereka menemukan dua orang dosen mantan eks-tapol yang bergabung di Kelompok Pro Demokrasi,” ujar Sutarno.

Dalam bagian lain, menurut kesaksian Arief Budiman, dari tiga orang itu hanya Syam yang pernah ditahan di pulau buru. Menurutnya, Syam hanyalah korban politik, lebih tepatnya dijadikan sandera oleh tentara. Sebenarnya yang hendak ditangkap adalah kakak iparnya yang aktif di Himpunan Sarjana Indonesia (HIS) Yogyakarta. Tetapi karena kakaknya tidak pernah kunjung datang, maka Syam terus ditahan sampai pulau Buru, walaupun sudah berusaha menerangkan kasusnya.

Saat dikonfirmasikan ke Ariel Heryanto, ia mengiyakan bahwa dulu pernah memberikan pernyataan yang lebih keras. Menurutnya, ketiga dosen itu sesungguhnya bukan orang PKI. Ketiganya hanyalah korban teror yang ironisnya justru bukan oleh pihak militer atau penguasa sipil, tapi dilakukan oleh orang-orang swasta di UKSW. Hal ini dilakukan bukan karena mereka benci dengan PKI, tapi sebagai bagian dari cara merongrong  perlawanan KPD terhadap rektor dan yayasan.

Sutarno menyayangkan konflik 1994 tersebut. “Hal itu menyedihkan sekali, UKSW menjadi pecah. Kompleks Kemiri saja sudah menjadi dua blok, yaitu antara pro dan kontra dan tidak ingin saling kenal satu sama lain,” ujar Sutarno

Kepada Lentera, Sutarno mengingatkan agar rekonsiliasi yang perlu ditekankan. Karena tragedi G30S merupakan bencana nasional, dan perang saudara yang terjadi melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa. Peristiwa G30S membawa pengaruh yang luar biasa hingga tahun-tahun sesudahnya, termasuk pada Konflik 1994. •

Laporan Khusus ini ditulis oleh Billiam Simon Arthadi, Staf Daring Publitbang Lentera. Mahasiswa Periklanan Fiskom UKSW.

Penyunting : Bima Satria Putra

Iklan Lentera 2

Iklan

One thought on “Satya Wacana di Persimpangan Kiri Jalan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s