Salatiga

FPPI Salatiga : Indonesia dalam Cengkeraman Neo-Liberalisme dan Neo-Kolonialisme

FPPI

FPPI Salatiga ketika melakukan aksi (Foto : Muhammad Fachri Darmawan).

Kamis (10/12) pagi terlihat beberapa mahasiswa berbondong-bondong mendatangi Polres Salatiga. Tampak spanduk bertuliskan “Indonesia dalam Cengkeraman Neo-Liberalisme dan Neo-Kolonialisme” dibawa oleh srikandi-srikandi berjilbab. Tidak lupa bendera merah putih ikut disertakan. Bendera merah dengan lambang huruf “R” dalam lingkaran bertuliskan “Rakyat Kuasa” tampak gagah berayun-ayun pagi itu. Front Pergerakan Pemuda Indonesia (FPPI) sedang beraksi memperjuangkan idealismenya.

Suara lantang yang keluar dari para mahasiswa dengan pengeras suara di tangannya mengutarakan berbagai macam tuntutan. Antara lain nasionalisasi aset asing yang mengelola semua SDA di negeri ini dan melakukan reformasi agraria sejati demi terwujudnya kedaulatan rakyat terhadap tanah. Selain itu mereka juga menginginkan semua regulasi yang jelas melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia untuk dicabut dengan disertai penyediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat dan mengusut tuntas segala tindakan represif aparat negara terhadap aktivis mahasiswa di Cirebon.

“Selama 17 tahun reformasi, tidak ada perubahan sama sekali. Rakyat masih saja miskin dan tertindas, regulasi-regulasi masih berpihak kepada investor dan mengabaikan kepentingan rakyat,” teriak salah satu mahasiswa.

Orasi-orasi itu tidak berhenti di situ saja namun masih diteriakkan sampai di gedung DPRD kota Salatiga. Mahasiswa-mahasiswi tersebut bertambah semangat sewaktu kedatangan Teddy Sulistyo, Ketua DPRD Salatiga. Penyuaraan tuntutan terus dinyatakan, bahkan dalam orasinya mendorong DPRD untuk mempertimbangkan kembali investor yang masuk ke Salatiga. “DPRD harus kembali mengusut tuntas perijinan pendirian bangunan dan usaha yang dilakukan investor yang masuk ke Salatiga. Jangan hanya terlena dengan keuntungan saja, namun perlu memerhatikan keadaan lingkungan sekitar,” salah satu mahasiswa melakukan orasi.

“Banyak contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah supaya berhati-hati dalam mengeluarkan ijin Amdal atau mendirikan bagunan. Apabila dipaksakan, dampaknya akan merugikan masyarakat. Mari membuka mata, bangsa ini butuh regulasi yang pro rakyat, bukan pro kapitalis,” tambah orator yang lainnya.

Menanggapi aksi massa tersebut Teddy tampak mengapresiasi tindakan FPPI yang kritis dalam melihat perjalanan pemerintahan. “Jarang sekarang mahasiswa mau seperti ini. Biasanya mahasiswa hanya sibuk kuliah dan memenuhi tugas dari dosen. Saya bangga dengan idealisme yang muncul di tengah mahasiswa-mahasiswa ini,” ujar Teddy.

Walau demikian ia menyatakan bahwa Salatiga membutuhkan investor untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak selamanya investor yang masuk ke Salatiga itu buruk, bisa saja membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu mengkontruksi perekonomian dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. “Jadi yang perlu diperhatikan adalah setiap regulasi administrasi yang diharus dipenuhi dan harus lolos Amdal,” tutur Teddy mengakhiri aksi tersebut.

Muhammad Navik, Koordinator Lapangan aksi yang berlangsung selama dua jam tersebut menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan untuk menggalang massa yang lebih besar. Navik juga mengaku bahwa aksi pagi itu merupakan gabungan dari FPPI dan gabungan dari seluruh golongan masyarakat.

Berita ini ditulis oleh Arista Ayu Nanda, Pemimpin Umum LPM Lentera.

Penyunting : Bima Satria Putra

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s