Salatiga

‘Gemati’ Ajak Lindungi Kedaulatan Tembakau

Pembicara sarasehan, Budi Doyo (kiri), Niken Widiastuti, Teddy Sulistyo, dan Christian Aer (Foto: Andri Setiawan).

Pembicara sarasehan, Budi Doyo (kiri), Niken Widiastuti, Teddy Sulistyo, dan Christian Aer (Foto: Andri Setiawan).

Tembakau dan produk olahannya merupakan salah satu komoditas perdagangan dan industri terpenting di Indonesia. Namun, dewasa ini pertembakauan Indonesia mengalami tekanan dari berbagai pihak yang mengatasnamakan kesehatan. Mulai dari pemerintah yang mengeluarkan PP No. 109 tahun 2012 hingga Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi oleh WHO. Budi Doyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengatakan, “Kami tidak mempermasalahkan mereka bicara kesehatan, namun kita juga perlu melihat dari sisi eksistesi pertembakauan Indonesia.”

Padahal, tambah Budi, industri hasil tembakau telah menyumbang penerimaan negara Rp 139 triliun pada tahun 2015, ditambah pajak sekitar Rp 155 triliun. Selain itu ada 6,1 juta orang yang bekerja dibidang tembakau termasuk 2 juta petani tembakau didalamnya. Maka dari itu sektor tembakau yang telah menjadi sektor mandiri seyogyanya mendapat perhatian dari pemerintah. “Petani harus dilindungi, pekerja harus dilindungi,” jelas Budi.

Hal itu disampaikan Budi ketika sarasehan dan diskusi “Mengupas Tuntas Pertembakauan Indonesia” yang diadakan oleh Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati) di Halaman Kantor DPRD Salatiga, Minggu (15/3). Dalam acara tersebut hadir pula sebagi pembicara, Ketua DPRD Salatiga, Teddy Sulistyo, Kapolsek Sidomukti, Christian Aer, Kepala Disdikpora, Niken Widiastuti. Berbagai organisasi masyarakat dan organisasi pemuda se-Kota Salatiga juga diundang dalam acara yang sekaligus meresmikan gerakan Salatiga Smart Smokers ini.

Salatiga Smart Smokers sendiri bertujuan untuk mewadahi masyarakat konsumen tembakau agar dapat bertindak cerdas, toleran, dan bertanggungjawab di lingkungan biologis maupun sosial masyarakat. Selain itu diskusi-diskusi terbuka dan juga advokasi kebijakan pemerintah diadakan guna mengawal stakeholders pertembakauan Indonesia termasuk dalam mengatur Peraturan Pemerintah (PP) dan perda sebagai turunannya.

Pada PP No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif produk Tembakau Bagi Kesehatan terdapat butir yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengiklan atau promosi produk rokok. KTR berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Pada tempat kerja dan tempat umum harus menyediakan tempat khusus merokok berupa ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Namun pada kenyataanya, perokok seringkali ditempatkan pada ruang kotak sempit yang tertutup. “Merokok juga butuh kenyamanan, jadi kalau merokok dikuyokuyo (diatur-atur -red) itu tidak nikmat dan tidak nyaman. Tidak boleh ada diskriminasi,” ungkap Budi lagi.

Ketua DPRD Salatiga, Teddy Sulistyo, mengatakan bahwa lembaga (DPRD -red) harus mengakomodir orang yang tidak suka merokok, pun orang yang suka merokok. Perda KTR menjadi perda semua pihak, bukan hanya perda bagi orang yang tidak suka merokok saja. Aspek ekonomi kerakyatan juga perlu diperhatikan. “Saya kira sikap bijak di tengah revisi-revisi perda tentang KTR bisa selalu kita diskusikan, kita selalu membuka diri,” ujar Teddy.

Berita ini ditulis oleh Andri Setiawan, Staf Penelitian LPM Lentera.

Penyunting: Bima Satria Putra

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s