Laporan Khusus

Buku Kiri Disita, Reformasi Dikebiri

Dwicipta, kala menjadi pembicara dalam diskusi "Setengah Abad Supersemar: Sampai Manakah Keadilan?" di Gedung Serba Guna, FIB, Undip, Semarang, pada 11 Maret 2016 (foto: Galih Agus Saputra).

Dwicipta (kanan), kala menjadi pembicara dalam diskusi “Setengah Abad Supersemar: Sampai Manakah Keadilan?” di Gedung Serba Guna, FIB, Undip, Semarang, pada 11 Maret 2016 (foto: Galih Agus Saputra).

Rekomendasi untuk pemerintah perihal rehabilitasi korban kekerasan peristiwa 1965 menuai pro dan kontra. Sejumlah elite TNI dan Polri mendukung razia berbagai atribut maupun buku-buku berbau PKI. Hal tersebut terjadi, pasca Simposium Nasional 1965, yang digelar pada April lalu, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Lentera mewawancari salah seorang pegiat literasi, ia menolak keras sikap berbagai pihak yang telah merazia buku-buku Marjin Kiri.

Ialah Dwicipta. Di samping aktif menulis cerpen maupun esai di berbagai antalogi, Dwi juga aktif sebagai editor buku di Literasi Press. Menurut Dwi, saat dihubungi Lentera melalui akun media sosialnya, (17/5), baik penerbit, organisasi, atau pemilik buku-buku Marjin Kiri tidak pernah berniat untuk menarik buku-bukunya dari peredaran. “Tentara dan kaki tangannyalah yang telah melakukan intimidasi agar semua pihak yang telah saya sebutkan tadi tak lagi menerbitkan, mendistribusikan atau mengakses buku-buku kiri,” katanya.

Masuknya tentara ke wilayah-wilayah sipil, sebenarnya sudah dimulai jauh terutama sejak dipimpin Jenderal Soeharto. Namun sejak reformasi, tentara sudah mulai dibatasi fungsi sosialnya, alias pembarakan. Sayangnya, walau reformasi telah berjalan 18 tahun, ternyata tak berhasil mengembalikan tentara hanya di barak atau di bidang pertahanan dan keamanan saja. Tampaknya dwifungsi tentara mulai diterapkan kembali secara bertahap.

Dwi menjelaskan bahwa, perampasan sepihak buku-buku yang dianggap menyebarkan paham kiri itu bertentangan dengan amanat konstitusi pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan berserikat.  “Mengemukakan pendapat tidak hanya disampaikan secara oral, tapi juga literal. Nah, penerbitan, distribusi, dan akses warga negara terhadap buku-buku itu adalah amanat konstitusi,” jelas Dwi.

Perampasan buku-buku Marjin Kiri, lanjut Dwi, tak lain hanyalah manifestasi kepentingan ekonomi-politik tentara. Pada level politik, hal tersebut dapat dilihat sebagai konflik politik antar purnawirawan jenderal, yang kemudian berimbas pada pemanfaatan militer secara institusional. “Yang satu berusaha mempertahankan dominasi kekuasaannya dengan cara yang simpatik seperti penyelesaian dan rekonsiliasi kasus pembantaian tahun 1965. Yang kedua, berambisi meraih kekuasaan dengan cara-cara tidak beradab dan tak peduli hukum,” tutur Dwi.

“Sementara pada level ekonomi, perampasan buku kiri menjadi prolog kalangan militer, yang menjadi kaki tangan korporasi untuk mengamankan proses akumulasi kapital,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas Ketua Perpusnas, Dedi Junaedi, seperti dilansir dari Tempo, Senin 16 Mei 2016, pun mendukung pemberangusan buku-buku berisi pemikiran kiri karena dianggap meresahkan. Namun, Dwi tidak setuju dengan pendapat tersebut lantaran buku-buku Marjin Kiri dianggapnya sebagai buku yang bermutu, karena membuat pembacanya waspada terhadap berbagai bentuk operasi kekuasaan yang represif. “Pada saat yang sama, buku-buku Marjin Kiri mampu memantik pikiran pembacanya untuk membayangkan tata-kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan,” terangnya.

Lentera kemudian bertanya lebih lanjut perihal pernyataan tersebut, apakah yang dimaksud pemberangusan buku-buku Marjin Kiri dapat menghambat terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. “Kalau rute agenda politiknya seperti itu, dengan jelas militer menunjukkan kalau mereka tak menginginkan terciptanya sila kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Dwi.

“Saya menambahi satu hal lagi selain keadilan sosial, yaitu keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses akumulasi kapital seperti yang dilakukan oleh korporasi, lewat industri ekstraktif maupun industri manufaktur dan infrastruktur, aparat keamanan hanya diposisikan sebagai centeng. Mereka (militer –red) bukan pihak yang mendapatkan keuntungan paling besar, namun pada saat yang sama justru menjadi pihak yang menyebabkan kesusahan langsung paling besar pada rakyat” terangnya.

Berita ini ditulis oleh Galih Agus Saputra, staf Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) LPM Lentera. Mahasiswa Ilmu Komunikasi-Jurnalistik, Fiskom, UKSW.

Penyunting: Bima Satria Putra.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s