Forum

Sosiologi, Kebakaran dan Kemungkinan Motif Politik : Sebuah Pemantik

fire-hand-2

Ilustrasi oleh Rio Hanggar Dhipta, ilustrator LPM Lentera.

Dr. Wilson M.A. Therik, S.E.,M.Si

Penulis adalah dosen Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW dan saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan UKSW. Beliau dapat dihubungi melalui surel wilson.therik@staff.uksw.edu.

Tulisan ini bukanlah suatu hasil penelitian dari lapangan, melainkan suatu kajian literatur dan dokumentasi dalam bentuk discussion paper (paper untuk diskusi)[1] berdasarkan pemberitaan di media cetak yang bisa diakses secara daring dan media daring tentang peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah yang pernah terjadi di Indonesia dan Kota Kupang sebagai contoh kasus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Kota Kupang dipilih sebagai contoh kasus karena di daerah ini, berdasarkan pemberitaan di media cetak maupun media online, peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah umumnya terjadi menjelang jadwal audit keuangan, entah yang melakukan audit itu adalah dari pihak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uniknya lagi, peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah di Kota Kupang cenderung terjadi pada hari libur atau di luar jam kerja. Tulisan ini tidak membahas peran dari institusi pemadam kebakaran maupun fasilitas mitigasi kebakaran di Indonesia yang memang perlu direvitalisasi.

Kebakaran Kantor Milik Pemerintah di Indonesia

Lassa (2013) merekam dengan baik sejumlah peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah di Indonesia dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir antara lain kebakaran Kantor Sekretariat Negara di Jakarta, Kantor Gubernur Maluku pada 2013, dan lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada 2012. Pada 2011, secara bersamaan terbakar pula eks. Kantor Gubernur NTT, BPK perwakilan NTT, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) NTT, Badan Pelayanan Satu Atap Daerah NTT, SAMSAT NTT, Badan Narkoba Provinsi NTT, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah NTT (BKPMD) dan Kesbangpol Linmas Provinsi NTT pada 2011[2].

Catatan lain yang juga dikemukakan oleh Lassa adalah kebakaran kantor Bupati Aceh Selatan pada 2013. Sepanjang 2012, beberapa Kantor Bupati terbakar seperti Kantor Bupati Bima-NTB, Kantor Bupati Aceh Tenggara, Kantor Walikota Manado. Di Tahun 2011, Kantor Bupati Maluku Tengah terbakar. Tahun 2009, Kantor Bupati Sikka-NTT terbakar, Tahun 2008, Kantor Walikota Surabaya terbakar. Lassa (2013) juga dengan cermat mengkritisi kinerja institusi pemadam kebakaran di Kabupaten Sikka-NTT karena jarak antara Kantor Bupati Sikka dengan Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka hanya sekitar 100 meter, seolah-olah ada kesan “pembiaran” oleh pihak Institusi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka karena tidak ada respon. Dugaan penulis, “pembiaran” dari pihak Institusi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka ini karena ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sikka di Tahun 2009[3].

Berbagai rentetan peristiwa terbakarnya kantor-kantor milik pemerintah yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir ini memberi kesan yang kuat bagi penulis bahwa peristiwa kebakaran oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai peristiwa bencana biasa saja! Seharusnya berbagai rentetan peristiwa kebakaran kantor-kantor pemerintah di Indonesia ini dilihat sebagai sebuah peristiwa politik (bukan sekadar peristiwa bencana biasa saja!). Karena kantor-kantor pemerintah ini merupakan pusat data dan informasi administrasi pemerintahan berada (termasuk di dalamnya data dan informasi administrasi keuangan pemerintah) yang tentunya harus menjadi tempat yang paling aman dari api dan difasilitasi dengan sarana dan sistem mitigasi kebakaran yang tepat dan berkualitas selain peningkatan kapasitas institusi pemadam kebakaran di setiap Kabupaten/Kota.

Pola Kebakaran Kantor Milik Pemerintah: Pengalaman Kota Kupang

Ada beberapa peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah di Kota Kupang antara lain: Kantor Dinas Pekerjaan Umum NTT (kejadian, 30 Oktober 2009)[4], Kantor Dinas Kesehatan NTT (kejadian, 10 Juni 2012)[5]; Kantor Gubernur NTT (kejadian, 9 Agustus 2013)[6], Gudang Arsip Asuransi Jiwa Sraya NTT (kejadian, 17 Desember 2013)[7], Gudang Arsip SMK Negeri 3 Kota Kupang (kejadian, 25 Agustus 2014)[8].

Dari beberapa peristiwa kebakaran kantor milik pemerintah yang telah dikemukakan di atas, terbakarnya Kantor Gubernur NTT adalah yang paling menarik perhatian penulis, Pertama, tanggal kejadian kebakaran 9 Agustus 2013 adalah tepat pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah yang merupakan hari libur nasional, hal yang sama juga terjadi pada kebakaran Eks. Kantor Gubernur NTT dimana sejumlah kantor ikut terbakar pada tanggal 24 April 2011 yang tidak lain adalah hari minggu yang merupakan hari libur.

Kedua, rumor yang berkembang di masyarakat bahwa kejadian kebakaran dalam satu kompleks di Eks. Kantor Gubernur NTT pada tanggal 24 April 2011 yakni Kantor BPK perwakilan NTT, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) NTT, Badan Pelayanan Satu Atap Daerah NTT, SAMSAT NTT, Badan Narkoba Provinsi NTT, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah NTT (BKPMD), Kantor Badan Kesbangpol Linmas Provinsi NTTdan terbakarnya Kantor Gubernur NTT pada tanggal 9 Agustus 2013 terkait dengan upaya menghilangkan barang bukti dugaan korupsi dana Bantuan Sosial NTT dalam APBD NTT Tahun 2011 dan APBD Tahun 2012 oleh Gubernur NTT sebesar 74 Miliar rupiah[9].

Ketiga, melihat pola kebakaran yakni terjadi di hari libur atau di luar jam kerja serta menjelang jadwal audit keuangan, apakah rumor yang berkembang di masyarakat sejak lama menjadi benar adanya bahwa kebakaran kantor-kantor milik pemerintah adalah suatu bentuk sabotase untuk menghilangkan jejak korupsi? Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut hemat penulis, perlu pendalaman pada studi sosiologi, yakni sosiologi korupsi dan sosiologi kebakaran.

Penutup: Studi Sosiologi Kebakaran UKSW dan Pusat Studi BencanaUKSW

Sayangnya Pusat Studi Bencana yang pernah dimiliki UKSW[10] kini tinggal nama seolah-olah terkena “bencana”. Menurut hemat penulis, Program Studi Ilmu Sosiologi yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Fiskom UKSW perlu menaruh perhatian yang serius pada studi sosiologi bencana/kebencanaan termasuk di dalamnya studi tentang sosiologi kebakaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan “sosiologi bencana/kebencanaan” akan menjadi ciri khas atau trend dari Program Studi Ilmu Sosiologi Fiskom UKSW Salatiga mengingat Indonesia adalah daerah rawan bencana baik bencana karena kejadian alam maupun bencana karena ulah manusia. Sebagai langkah awal, bisa dimulai dengan studi kecil di “halamansendiri” pada beberapa gedung bertingkat di kampus UKSW apakah sudah aman dari ancaman kebakaran? Bagaimana dengan fasilitas dan sistem mitigasi kebakaran? Bagaimana akses untuk penyandang disabilitas ketika terjadi kebakaran? Dari studi kecil inilah bisa dikembangkan lebih luas dan mendalam tentang studi-studi bencana di Indonesia termasuk studi sosiologi kebakaran yang memang minim perhatian.

Sejauh amatan penulis, sampai hari ini belum ada perguruan tinggi atau program studi ilmu sosiologi yang fokus dan serius pada studi tentang bencana di Indonesia dari perspektif sosiologi. Ini merupakan “peluang” bagi Program Studi Ilmu Sosiologi UKSW agar para calon mahasiswa maupun peneliti dari Indonesia dan benua Asia yang ingin belajar tentang sosiologi bencana atau kebencanaan termasuk didalamnya studi sosiologi kebakaran untuk datang belajar ke Program Studi Ilmu Sosiologi FISKOM UKSW Salatiga dan tentu juga dengan menghidupkan kembali Pusat Studi Bencana UKSW Salatiga.

Referensi

Lassa, Jonatan. 2013. Kebakaran Sebagai Peristiwa Politik: Rekomendasi Bagi Pemadam Kebakaran di Indonesia. IRGSC Policy Brief Nomor: 004, April 2013. Kupang: IRGSC Publishers.

[1] Karena itulah terbuka ruang untuk diskusi dengan penulis melalui email: wilson.therik@staff.uksw.eduuntuk penyempurnaan artikel ini dari level discussion paper ke working paper/journal paper. Untuk diketahui, penulis bukanlah seorang sosiolog melainkan development studies specialist.

[2]http://sp.beritasatu.com/home/ex-kantor-gubernur-ntt-ludes-terbakar/5963 diakses tanggal 15 Juni 2016

[3]http://politik.news.viva.co.id/news/read/39093-mantan-bupati-sikka-ntt-ditahan diakses tanggal 15 Juni 2016

[4] Ada dugaan terbakarnya Kantor Dinas Pekerjaan Umum NTT adalah disabotase/sengaja dibakar untuk menghilangkan barang bukti terkait sejumlah proyek yang diduga bermasalah karena tim BPK dan Inspektorat Provinsi NTT akan melakukan audit terhadap sejumlah proyek yang diduga ada muatan korupsi. Sumber: http://m.antaranews.com/berita/159993/kantor-dinas-pu-ntt-terbakar diakses tanggal 18 Juni 2016

[5]http://m.liputan6.com/news/read/410491/kantor-dinas-kesehatan-ntt-ludes-terbakar diakses tanggal 18 Juni 2016

[6]http://kupang.tribunnews.com/2013/08/09/kantor-gubernur-ntt-terbakar diakses tanggal 18 Juni 2016

[7]www.nttterkini.com/gudang-asuransi-jiwa-sraya-ludes-terbakar/ diakses tanggal 18 Juni 2016

[8]www.vnewsmedia.com/gudang-arsip-smkn-3-terbakar/ diakses tanggal 18 Juni 2016

[9]http://kupang.tribunnews.com/2013/02/07/kejanggalan-pengelolaan-rp-74-miliar berita tanggal 7 Februari 2013 diakses tanggal 18 Juni 2016

[10]http://uksw.edu/id.php/info/detail/type/fokus/stamp/1272863443/title diakses tanggal 19 Juni 2016

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s