Salatiga

Perda Salatiga Kerdilkan Pelestarian Cagar Budaya

Yunantyo Adi Setiawan (kedua dari kanan), dalam Diskusi Publik Membedah Keberadaan Bangunan Cagar Budaya Kota Salatiga (Dok. SiGN).

Yunantyo Adi Setiawan (kedua dari kanan), dalam Diskusi Publik Membedah Keberadaan Bangunan Cagar Budaya Kota Salatiga (Dok. SiGN).

Ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah dalam Perda Kota Salatiga 2/2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Pasal tersebut antaralain Pasal 101 ketentuan pidana dan Pasal 58 ketentuan peralihan. Kedua pasal tersebut, dianggap mengkerdilkan upaya pelestarian cagar budaya di Salatiga.

“Ada ketentuan pidana yang itu menyalahi undang-undang. Jadi semua jenis tindak pidana di Perda Salatiga itu hukumannya kurungan paling lama enam bulan dan denda Rp 50 juta,” ujar aktivis pelestarian cagar budaya Yunantyo Adi Setiawan, dalam Diskusi Publik Membedah Keberadaan Bangunan Cagar Budaya Kota Salatiga, Sabtu (12/11).

Dalam diskusi yang diadakan oleh SIGN for SALATIGA INDEPENDENT itu, Yunantyo merujuk pada UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, yang ketentuan pidananya sangat beragam sekali. Mulai dari mengalihkan kepemilikan cagar budaya dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar, hingga perusakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Nah, ini kan berarti mengubah undang-undang yang dianggap tindak pidana luar biasa dalam konteks BCB, menjadi tindak pidana ringan. Ini yang merepotkan. Berarti di sini, dulu ketika perda ini dibuat, eksekutif dan legislatif punya visi yang sama untuk mengkerdilkan pelestarian cagar budaya di Salatiga,” jelas Yunantyo.

Pasal yang lain adalah mengenai ketentuan peralihan. Dalam  perda tersebut, diatur bahwa dalam waktu dua tahun sejak perda tersebut berlaku, cagar budaya di Salatiga harus didaftarkan dan dikaji ulang. Selain itu, pengelolaan BCB harus disesuaikan dengan ketentuan persyaratan perda tersebut.

“Pasal ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah nanti jika lewat dari dua tahun orang boleh bongkar seenaknya?” ujar Yunantyo. Menurutnya, berdasarkan UU pemerintah seharusnya berkewajiban untuk mencari, menemukan, dan mendaftarkan cagar budaya tanpa batas waktu yang ditentukan.

Berita ini ditulis oleh Bima Satria Putra, wartawan di LPM Lentera.

Penyunting : Andri Setiawan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s