Forum

Salah Paham Anarkisme

Ilustrasi oleh Bima Satria Putra.

Ilustrasi oleh Bima Satria Putra.

Christian Adi Candra

Penulis adalah mahasiswa Fiskom UKSW angkatan 2015. Saat ini menjabat sebagai Staf Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) LPM Lentera. Dapat dihubungi melalui surel christiancong.cc@gmail.com

Dewasa ini anarkisme sering disalahpahami tidak hanya berkaitan dengan makna dari anarkisme itu sendiri, namun juga dalam hal sikap yang dianggap menentang kekuasaan negara atau kehendak mewujudkan masyarakat tanpa negara. Sehingga tidak heran apabila penganut anarkisme menjadi minoritas terutama di Indonesia.

Padahal anarkisme menurut Joseph Pierre Proudhon dalam What is Property (1840: 264) merupakan teori politik yang bertujuan menciptakan anarki, ketiadaan tuan, atau raja yang berkuasa. Anarkisme adalah teori politik yang ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat anarki tanpa penguasa, atau lebih tepatnya dalam anarkisme menolak segala bentuk kontrol dan dominasi yang diciptakan oleh kelas atas seperti pemerintah dan kapitalis. Tujuan anarkisme, tak lain dan tak bukan adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas. Setiap orang bebas berkumpul, dan mempunyai derajat yang sama, pun tanpa kontrol dan dominasi dari siapapun.

Anarkisme menentang kekuasaan negara, karena negara menjalankan kekuasaannya dengan membelenggu kebebasan individu melalui tindakan-tindakan represif maupun kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang saja. Lebih dalam lagi, anarkisme menentang hirarki, tingkatan yang memunculkan kesenjangan, sekat dalam masyarakat yang lalu menciptakan kaum elit kelas atas yang punya keistimewaan dan wewenang untuk mengontrol, memberi perintah, dan membuat kebijakan bagi masyarakat yang bersifat memaksa, atau setiap orang harus tunduk dan patuh tanpa terkecuali, seperti aristokrasi. Namun bukan berarti hanya negara yang ditentang, tapi kembali lagi ke prinsip anarkisme itu sendiri yang menentang otoritas, dominasi, dan hierarki.

Di samping itu, permasalahan yang lain adalah orang sering mencampuradukan pengertian antara bangsa dan negara. Maka dari itu, perlu diperjelas lagi apa makna bangsa dan negara. Negara adalah tempat tinggal sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang diorganisir dan hidup dalam sistem pemerintahan tunggal. Sedangkan bangsa adalah kelompok besar orang yang memiliki karakteristik sama berdasarkan bahasa, tradisi, kostum, perilaku, dan etnisitas. Indonesia merupakan kumpulan bangsa yang disatukan oleh negara, lalu disebutlah bangsa Indonesia. Anti negara bukan berarti anti bangsa. Justru sebaliknya, anarkisme hendak membebaskan bangsa dari cengkraman negara, dari rantai otoritas yang membelenggu bangsa.

Bakunin, seorang anarkis Rusia, menjelaskan bahwa negara muncul dari ketakutan manusia akan ancaman dari pihak lain (negara). Kalau demikian, logikanya, pembentukan negara akan menimbulkan individu-individu lain di luar negara itu yang membentuk kelompok karena takut. Satu negara tercipta, maka akan muncul negara-negara lain. Akhirnya manusia terpecah menjadi banyak negara (kelompok). Kalau begitu, berarti benar adanya istilah yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes: homo homini lupus, yang artinya adalah manusia serigala bagi sesamanya. Keberadaan Negara kian menambah kebuasan manusia terhadap sesamanya. Dengan adanya Negara maka hanya menciptakan sekat antar-masyarakat dunia dengan batas-batas teritorial. Bahkan, masyarakat akan dijejali dengan paham nasionalisme yang dibiaskan oleh negara. Paham nasionalisme dijadikan topeng oleh negara. Nasionalisme negara hanya menciptakan perang, rasa benci antar bangsa tanpa akhir. Negara memanfaatkan semangat nasionalisme hanya untuk kepentingan negara. Bahkan sampai saat ini, di Indonesia sendiri banyak muncul jargon-jargon nasionalisme atau lebih tepatnya bualan negara tentang nasionalisme guna melanggengkan kekuasannya, sebagai contoh, misalnya, “Bela Negara,” “NKRI Harga Hati,” dan sebagainya.

Perlu diketahui bahwa anarkisme tak bisa disebut anti-nasionalisme. Anarkisme menghendaki lebih dari itu, yaitu, persatuan masyarakat di seluruh dunia atau internasionalisme. Sejatinya, yang ditentang anarkisme adalah nasionalisme ekstrim yang menjurus pada fasisme, chauvinisme, bahkan rasisme.

Salah paham juga timbul tentang masyarakat anarkis. Banyak yang beranggapan bahwa ketiadaan kekuasaan negara dan pemerintahaan terpusat berarti tidak ada tatanan dan pemerintahan sama sekali.  Dalam masyarakat anarkis menurut Sean M. Sheehan (2014) tetap ada sistem pemerintahan, hanya saja dalam bentuk lain. Anarkisme berusaha mewujudkan pemerintahan dengan model organisai-organisasi relawan, atau berbentuk federasi sukarela yang di dalamnya setiap individu bebas keluar masuk.

Anarkisme tidak setuju dengan pemerintahan terpusat karena semua hal tergantung pada pusat, yang menyebabkan setiap daerah tidak bisa menghidupi wilahnya sebagaimana mestinya. Otonomi daerah serta pemerintahan swakelola wajib diterapkan di masyarakat anarkis karena dianggap lebih efektif dan demokratis. Desentralisasi dianggap lebih efektif karena setiap daerah bebas menghidupi wilayahnya masing-masing, pun didukung dengan gagasan bioregionalisme, yaitu, setiap kehidupan dan penghidupan suatu wilayah ditentukan berdasarkan karakteristik lingkungannya. Negara dengan sistem pemerintahan terpusat seringkali mengabaikan hal ini.

Dalam anarkisme, kebijakan tidak diputuskan oleh pemerintah dengan dewan perwakilannya seperti di Indonesia saat ini. Tapi oleh seluruh anggota masyarakat secara konsensus. Kita bisa mengambil contoh pada masyarakat Yunani kuno, yang dalam setiap kota (polis) mempunyai hak penuh atas keputusan yang dimusyawarahkan. Contohnya ada dalam film 300, saat invasi Persia ke Yunani, hanya bangsa Sparta yang ingin maju berperang karena bangsa tersebut menghendaki demikian. Inilah yang dinamakan demokrasi penuh karena setiap daerah punya kebebasan untuk menentukan nasib dan mengelola diri mereka sendiri. Berbeda dengan yang negara lakukan seperti belakangan ini, keputusan harus dipatuhi semua masyarakat tanpa terkecuali. Masing-masing daerah harus tunduk dan mengikuti kehendak elit penguasa yang mengambil keputusan.

Perlu diketahui pula bahwa, negara tidak sepenuhnya mewakili masyarakat. Sebaliknya, negara hanya memanfaatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan segelintir orang saja, seperti kapitalis dan elit kelas atas. Kiranya benar ungkapan Peter Kropotkin dalam The State (1896: 31), bahwa negara senantiasa –dalam sejarah kuno maupun moderen-merupakan instrumen bagi monopoli-monopoli mapan demi selera minoritas penguasa. Negara mereduksi kebebasan individu guna memenuhi kepentingan mereka, para elit penguasa.

Referensi:

Kropotkin, Peter. 1896. The State: http://www.marxist.org/reference/archive/kropotkin-peter/1896/state/index.htm, 14 November 2016 (23.58)

Proudhon, Joseph Pierre. 1840. What is Property: http://www.marxist.org/reference/subejct/economics/proudhon/property/, 13 November 2016 (02.12)

Seehan, Sean M. 2014. Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan. Yogyakarta. Marjin Kiri

Iklan

One thought on “Salah Paham Anarkisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s