Opini

Perang Kelapa Sawit

Ilustrasi oleh Nobodycorp.

Ilustrasi oleh Nobodycorp.

Artikel ini ditulis oleh Bima Satria Putra, wartawan di Lembaga Pers Mahasiswa Lentera. Saat ini aktif pula di organisasi Akar Rumput yang bergerak di bidang reforma agraria dan lingkungan hidup di Salatiga.

Selama lebih dari dua dekade belakangan ini, meledaknya luasan kebun kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia masih menjadi perdebatan yang panas. Opini publik nyaris terpolarisasi pada dua kutub: sangat mendukung dan sangat menolak. Mereka yang mendukung –biasanya pemerintah dan pengusaha- berargumentasi bahwa kelapa sawit punya potensi energi terbarukan (biofuel) dan menjadi komoditas yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Produktifitas kelapa sawit Indonesia adalah 7,8% per tahun dan memasok 43 persen kebutuhan dunia. Minyak nabati lain, misalnya dari kedelai, jarak, kanola dan biji bunga matahari, tak sanggup menandingi keuntungan kelapa sawit. Maka tak heran bila nilai ekonomis kelapa sawit bakal terus melaju untuk kebutuhan bahan baku produk sehari-hari mulai dari shampoo dan minyak goreng.

Namun sayangnya, keuntungan tersebut harus dibayar dengan mahal. Untuk membudidayakan kelapa sawit, harus dilakukan pembersihan lahan (land clearing) pada awalnya. Pembersihan lahan ini akan menghilangkan keanekaragaman hayati, sebuah persediaan melimpah masyarakat adat atas tanaman pangan, obat-obatan, serta hewan buruan. Karena pembukaan lahan secara konvensional memerlukan waktu yang lama dan dana yang besar, perusahaan atau petani di Indonesia lebih memilih untuk membakar lahan[1]. Kabut asap akibat kebakaran hutan menyebabkan gangguan transportasi dan kesehatan. Menurut Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), pada 2015 saja kerugian akibat bencana asap ditaksir mencapai Rp 221 triliun. Ini belum termasuk pada kerugian tidak langsung akibat lepasnya jutaan ton karbon ke atmosfer yang mempercepat pemanasan global.

Secara ekologis, pola monokultur juga merugikan karena akan menyingkirkan makhluk hidup yang lain. Karena keanekaragaman hayati membentuk ekosistem yang kompleks dan saling melengkapi, gangguan atas ekosistem tentu akan mengganggu keseimbangan alam. Termasuk hilangnya aktor-aktor alam yang berperan dalam rantai makanan. Satu aktor rantai makanan hilang, maka akan mempengaruhi populasi aktor lainnya menjadi tak terkendali.

Tidak berhenti di situ, kerusakan bertambah parah saat perkebunan beroperasi. Menurut Simanjorang (2016), aktivitas perkebunan kelapa sawit seperti pemupukan anorganik akan menimbun residu di dalam tanah, pencemaran air tanah dan peningkatan keasaman tanah. Aktivitas pengangkutan hasil, termasuk juga pengolahan tanah dan aktivitas lainnya, mengakibatkan tanah mengalami penurunan kualitas (terdegradasi), karena secara fisik, akibat kegiatan tersebut mengakibatkan tanah menjadi bertekstur keras dan tidak mampu menyerap dan menyimpan air.

Hingga perkebunan kelapa sawit berhenti pun, kerusakannya masih meninggalkan jejak, karena kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus air. Ketersediaan air tanah pada lahan yang menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut akan semakin berkurang. Hal ini akan mengganggu ketersediaan air, tidak hanya bagi manusia namun bagi tanaman itu sendiri. Dengan berkurangnya kuantitas air pada tanah dapat menyebabkan para petani akan sulit mengembangkan lahan pertanian pasca lahan perkebunan kelapa sawit ini beroperasi.

Selain menganggap bahwa kelapa sawit tidak ramah, perusahaan perkebunan kelapa sawit dianggap tidak berkeperimanusiaan. Banyak kasus di Indonesia yang menunjukan bahwa pengelolaan sawit tidak dikelola secara benar. Mulai dari proses perijinan yang tidak transparan dan akuntabel, tidak menyejahterakan petani, tidak menghormati hak ulayat tanah masyarakat adat, tidak memperlakukan buruh dengan baik dan menggunakan pendekatan kekerasan (coersive approach). Permasalahan di atas dapat berkembang menjadi konflik agraria yang berdarah-darah jika berkaitan dengan hak penguasaan dan kepemilikan tanah (tenurial). Mereka yang mempermasalahkan perkebunan kelapa sawit umumnya adalah masyarakat adat, petani lokal dan aktivis lingkungan.

Buruknya Tata Kelola

Deretan permasalahan tersebut terjadi karena buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tata kelola yang buruk bisa diletakan pada dua hal paling krusial. Pertama, perilaku bisnis pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang diluncurkan pemerintah pada Mei 2011, berupaya untuk membenahi infrastruktur dan membangun industri hilir yang memberikan nilai tambah bagi sawit. Rencana yang ambisius, mengingat kebanyakan pemerintah dan investor lebih suka memilih jalan gampang dan cepat dalam mencari keuntungan, yaitu bergerak pada industri hulu. Ketimbang mengembangkan produksi olahan dengan riset dan membuka pasar yang membutuhkan kerja keras, mereka biasanya lebih memilih untuk membuka lahan lebih luas lagi.

Kedua, kesewenang-wenangan negara. Pada 1807, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenalkan domein verklaring, yaitu hak negara untuk menguasai semua tanah yang terbukti tidak terdapat hak milik mutlak (eigendom). Masyarakat adat yang secara legal-formal tidak dapat membuktikan hak milik mutlaknya jelas tersudutkan. Upaya untuk membatasi hal ini muncul dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sialnya, berbagai produk hukum rezim Orde Baru tidak lagi menjadikan UUPA sebagai dasar hukum. UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Pertambangan misalnya, memasukkan tanah ulayat dalam kategori hutan negara dan wilayah kuasa pertambangan.

Negara dengan alasan pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat seenaknya memberikan izin untuk ekstensifikasi kelapa sawit. Perilaku macam ini tidak menyadari bahwa lahan itu terbatas dan keanekaragaman hayati yang hidup diatasnya berharga, sehingga perkebunan kelapa sawit perlu dikelola secara maksimal.

Keduanya, berdampak pada bagaimana kelapa sawit dikelola: Indonesia dapat dengan mudah membuka lahan baru, tapi dengan tingkat produktifitas yang rendah. Berdasarkan analisis United State of Department of Agriculture (USDA) yang dikutip dalam MP3EI, rata-rata produktifitas lahan sawit di Indonesia adalah 3,6 ton per hektar lahan. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia yang bisa mencapai 4 bahkan 7 ton per hektar. Hal ini disebabkan karena 42 persen lahan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh petani skala kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk intensifikasi kebun, berupa kualitas benih dan peremajaan kebun. Untuk peremajaan kebun saja, dibutuhkan dana Rp 70-80 juta per satu hektar lahan dan benih yang digunakan seringkali tidak berkualitas. Belum termasuk jalan di sekitar kebun untuk mencegah merosotnya kadar minyak dalam waktu 24 jam setelah panen. Sialnya lagi, petani harus menunggu selama 4-5 tahun setelah penanaman untuk menikmati panen pertama (Chamim, 2012).

 Intensifikasi : Meningkatkan Tanpa Memperluas

Langkah progresif harus diambil. Bukan untuk mencegah atau meminimalisir sesuatu yang buruk terjadi –sebab hal-hal buruk tersebut sudah terjadi-, tetapi untuk memperbaiki segala keburukan tersebut hingga ke batas yang bisa ditolerir oleh bumi. Langkah pertama untuk ini adalah pengurangan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh pemerintah kepada pengusaha. Kalau perlu dihentikan untuk mencegah perluasaan lahan kelapa sawit yang semakin menjadi-jadi. Penghentian ini harus disertai pengakuan terhadap hak tenurial masyarakat adat yang berdaulat atas tanah. Jadi, dibentuk tim investigasi untuk menggali informasi terkait kasus-kasus perampasan tanah masyarakat adat.

Setelah itu, perluasaan lahan sebagai jurus ekstensifikasi harus digantikan dengan intensifikasi hasil produksi. Intensifikasi dilakukan dengan penyediaan benih yang berkualitas, peremajaan kebun dan perbaikan infrastruktur, terutama CPO untuk pengolahan tandan sawit yang dapat rusak 48 jam setelah panen. Sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan maksimal. Fokus utama intensifikasi harus dilakukan pada petani-petani berlahan kecil.

Secara bersamaan, pelan dan bertahap, dapat dapat dilakukan peliaran kembali (rewilding) atau hutanisasi dengan memperhatikan hasil produksi yang stabil. Jadi luasan lahan perkebunan kelapa sawit berkurang, namun hasil produksi tetap meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertanyaan dari langkah kontroversial ini adalah, hingga batas apa hutanisasi terus dilakukan? Hingga ke titik dimana hasil produksi tetap pada angka yang stabil, walaupun luasan kelapa sawit berkurang.

Hal ini cukup menantang, mengingat peliaran kembali berarti dapat menurunkan jumlah produksi yang membuat bahan baku menjadi langka dan berharga yang berujung pada peningkatan harga produk yang menggunakan kelapa sawit. Karenanya, hutanisasi harus dilakukan secara bertahap, supaya peningkatan harga tidak terjadi secara signifikan dan dapat memberikan waktu bagi beberapa pihak untuk menyesuaikan diri. Antara lain perkebunan, negara, pekerja perkebunan, petani dan konsumen.

Dengan modal dan inovasi risetnya, penyesuaian yang harus dilakukan perkebunan adalah mencari alternatif pengganti kelapa sawit dab rekaya genetika untuk meningkatkan hasil produksi dan hasil panen yang tahan lama. Negara memegang peran penting dalam hal ini, untuk mendorong berbagai investasi yang lebih ramah lingkungan serta riset-riset terbarukan dari pengelolaan kelapa sawit. Saya kira ini bisa dicapai dalam waktu dekat. Mengingat berbagai riset menunjukan bahwa konsumen semakin menyukai produk ramah lingkungan.

Sementara pekerja perkebunan dan petani, dengan semakin dikuranginya luasan kebun kelapa sawit, dapat kehilangan lapangan pekerjaan. Sebagai pengganti, mereka dapat diberdayakan untuk membantu upaya hutanisasi, serta penyedia pariwisata hutan tropis jika kelak hutanisasi berhasil. Selain itu, sebenarnya beban ekonomi mereka dapat tercukup jika keanekaragaman hutan kembali, baik untuk tanaman pangan, obat-obatan, serta hewan buruan. Sementara konsumen dapat menyesuaikan diri dengan harga.

Salah satu tahap akhir, tapi paling jitu, susah, dan paling penting adalah mengubah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup masyarakat yang penuh dengan produk-produk mengandung minyak kelapa sawit-lah yang membuat permintaan minyak kelapa sawit tetap tinggi. Gaya hidup yang berubah dapat menurunkan permintaan minya kelapa sawit sehingga dapat sejalan dengan hutanisasi. Selain itu, pemikiran jaringan korporasi raksasa yang mengutamakan keuntungan (profit) diatas manfaat (benefit) adalah ganjalan utama gagasan ini. Karenanya komitmen pemerintah diperlukan untuk melaksanakan langkah ini.

Bagaimanapun juga, penyelamatan bumi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia berarti terminasi total atas kelapa sawit. Jika tidak, kita sedang menyambut apokalips dengan tangan terbuka.

RUJUKAN LEBIH LANJUT

Chamim, Mardiyah dkk. 2012. Raja Limbung : Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia. Jakarta. Tempo Institut dsb.

Republika.co.id. BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun. 20 Desember 2015.

Simanjorang, Raymond. Masalah Sawit Indonesia: Lingkungan, Ketahanan Pangan dan Konflik Agraria. Diunduh dari inawf.org/192/ pada pukul 22.53, Sabtu, 5 November 2016.

Siscawati, Mia. 2004. Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan dalam Jurnal Wacana No.33/Tahun XVI/2014 hlm 3-23.

Wibowo, Woro Murdiati Runggandini & Subarudi. 2009. Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria : Kapitalisme Mengepung Desa. Yogyakarta. Palma Foundation.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

[1] Soal pembakaran lahan oleh petani, khususnya masyarakat adat, hal ini sudah diatur dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf h yang berbunyi, “larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Namun, ketentuan soal ayat 1 seperti di atur dalam ayat 2, harus memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Masyarakat adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal yang dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Penyunting : Galih Agus Saputra

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s