Batang vs Batubara

“Batang bersatu! Tolak PLTU!” Tubuh saya rasanya bergetar dari ujung kaki hingga kepala mendengar gemuruh teriakan warga. Semangat warga Batang tak pernah padam, mereka  saling bergotong royong, memasang berbagai macam instalasi karya seni yang berisi pesan perlawanan akan ketidakadilan yang sedang menimpa kehidupan mereka. Berada langsung di sana, menyaksikan langsung semuanya terjadi, rasanya sungguh campur aduk.

Sudah hampir dua minggu, lahan pertanian milik mereka yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan tiba-tiba ditutup rapat dengan pagar seng sepanjang lima kilometer. Pemagaran ini dilakukan secara semena-mena oleh perusahaan swasta pemrakarsa mega proyek pembangunan PLTU Batubara di Batang. Dulu masih ada celah bagi mereka untuk mencoba masuk ke lahan milik mereka. Meskipun harus membungkuk melewati selokan, sebagai satu-satunya jalan untuk bisa merawat benih-benih tanaman pangan yang telah mereka tanam dan rawat dengan penuh kasih sayang. Kini celah itu telah ditutup oleh PT. BPI, padahal sebagian lahan pertanian milik warga akan memasuki masa panen.

Salah satu petani di Batang, Cahyadi bahkan pernah mencoba menyusup malam-malam ke kebun singkongnya untuk memetik beberapa buah singkong untuk dikonsumsi. Namun malang nasib Cahyadi, bukan pulang dengan membawa makanan untuk anak istrinya di rumah, beliau pulang dengan rasa ketakutan akibat kejaran dan intimidasi preman dan keamanan yang dibayar PT. BPI untuk menjaga lahan pertanian warga Batang agar tidak bisa dimasuki oleh para pemiliknya. Cahyadi pun kini sudah tidak memiliki sumber penghasilan. Sawahnya diisolasi, padahal sawah itu adalah satu-satunya sumber penghasilan yang dimiliki.

 

Di luar pagar seng, tampak tiga orang ibu-ibu tengah sibuk memetik kangkung kering yang tumbuh liar di dekat besi-besi rel kereta api. Sejak lahan pertanian mereka ditutup, Dariah, beserta petani lain tidak bisa lagi mengambil bahan makanan untuk mereka konsumsi. Hingga mereka terpaksa harus mencari-cari sumber makanan yang masih bisa mereka dapatkan untuk dibawa pulang, di antara tumbuhnya tanaman-tanaman liar.

Pernah suatu waktu, Dariah menatap lahannya dari jauh. Ternyata ia melihat ada aktifitas di lahannya, tanaman-tanaman jagungnya yang akan memasuki masa panen dicabuti oleh pihak keamanan perusahaan. Hingga sekarang, beliau pun tidak pernah tahu, apakah jagung-jagungnya akan diberikan padanya atau hanya dicabut paksa dan dibiarkan tertimbun dan membusuk di lahan miliknya yang tidak bisa ia masuki lagi.

Perjuangan Petani-Nelayan

PLTU Batang adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan menggunakan bahan bakar batu bara yang digadang-gadang akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara dengan daya 2×1000 Mega Watt, dibangun di pantai Ujung Negoro, Desa Karanggeneng, Kec.Tulis Kab.Batang Jawa Tengah. Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh perusahaan pemenang tender PT. Bhimasena  Power Indonesia, perusahaan konsorsium dari Electric Power Development Co., Ltd (J-Power), PT. Adaro Energy dan Itochu Corporation dengan nilai investasi sebesar US$ 4 miliar.

Konflik agraria di Kabupaten Batang ini terletak di lima desa, yaitu Ujung Negoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. Lima desa di pesisir utara Jawa Tengah ini sudah menolak rencana pembangunan PLTU Batubara Batang sejak 2011. Tidak hanya petani, nelayan yang sadar bahwa lautnya akan menjadi korban dari terbangunnya PLTU juga menolak rencana tersebut. Awal mula munculnya isu pembangunan PLTU Batubara Batang mulai didengar warga pada tahun 2011, ketika perusahaan melakukan sosialisasi dengan mengadakan public hearing di Desa Karanggeneng dengan hanya mengundang masyarakat yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu masyarakat yang mendukung PLTU. Sedangkan masyarakat yang menolak adanya PLTU tidak diperkenankan hadir ataupun mendekat di acara yang dijaga dengan sangat ketat oleh aparat TNI dan Polri. Bahkan hampir setiap rumah dan jalanan dijaga oleh aparat untuk menjaga agar masyarakat kontra tidak bisa menyampaikan aspirasi di acara publik itu.

Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU Batubara Batang semakin besar ketika masyarakat secara swadaya beramai-ramai datang ke PLTU yang sudah beroperasi di Jepara dan Cilacap. Di sana masyarakat melihat langsung seperti apa kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh PLTU batubara, laut yang tercemar limbah, banyak tanaman yang mati akibat debu batubara dan kualitas udara yang sangat buruk dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara. Masyarakat juga melihat seperti apa kerugian yang harus ditanggung para petani yang sering mengalami gagal panen dan nelayan yang harus kehilangan kawasan tangkap ikan yang sangat produktif karena tercemari oleh limbah dari PLTU batubara.

Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTU Batubara Batang ini seluas 226 hektar dan lahan yang akan dipakai adalah lahan persawahan yang sangat produktif dengan irigasi teknis yang bisa menghasilkan tiga kali panen dalam setahun. Masyarakat menolak untuk menjual tanah karena tanah itu adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka selama ini.

Untuk membebaskan tanah milik warga ini, perusahaan melakukan banyak upaya. Mulai dengan cara akan membayar dengan harga tinggi, melakukan adu domba antar warga, melakukan intimidasi melalui grandong (sebutan masyarakat untuk preman bayaran perusahaan) dan melalui aparatur negara, TNI maupun Polri. Masyarakat yang tidak mau menjual tanahnya dianggap tidak mendukung proyek negara untuk kepentingan umum dan memajukan perekonomian negara.

Sejak 2012, sudah ada 7 warga yang dikriminalisasikan, mereka adalah tokoh pergerakan dan pemilik lahan yang menolak untuk menjual. Rata-rata mereka dikenakan hukuman 5-7 bulan penjara dengan tuduhan melakukan tindak kekerasan. Seperti yang dialami Cahyadi dan Carman, warga desa Karanggeneng. Mereka tidak pernah mengira akan dibui. Pada Selasa, 6 Mei 2014, sekitar pukul 09.00 pagi, keduanya dipanggil paksa oleh Kejaksaan Negeri Batang, Jawa Tengah, tanpa didampingi penasehat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Setibanya di kejaksaan, keduanya mendengarkan pembacaan surat putusan Mahkamah Agung. Keduanya diputus bersalah karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang mendukung rencana pembangunan PLTU Batubara Batang. Keduanya dihukum lima bulan penjara.

“Sebetulnya tidak terima, karena saya tidak melakukan (pemukulan) itu, bahkan ketika kejadian itu berlangsung saya tidak ada di lokasi” kata Cahyadi. Jika dipelajari motif kriminalisasi terhadap Cahyadi dan Carman adalah upaya pelemahan perjuangan warga yang menolak pembangunan PLTU. Bahkan PT. BPI akan membeli lahan Cahyadi sekitar satu hektar dengan harga tinggi. Hal ini karena Cahyadi menolak keras untuk menjual lahan dengan imbalan apapun dari perusahaan dan karena lahannya ada dilokasi utama pembangunan PLTU Batubara Batang.

Otak-Atik Aturan

Baik Cahyadi dan Carman serta warga lainnya, berjuang untuk mempertahankan lingkungannya dari ancaman kerusakan. Pasal 66 UU Nomor 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan pejuang lingkungan tak bisa dikenai hukum, namun UU ini selalu diabaikan. Dan sebenarnya masyarakat mempunyai hak untuk keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Ini sudah diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Masyarakat telah menyampaikan suara mereka ke hampir semua instansi terkait antara lain Kementerian Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM, termasuk pihak J-Power, Itochu dan Adaro sebagai pemenang tender pembangunan ini.  Mereka juga sudah dua kali datang ke Jepang untuk menemui langsung Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sebagai pemberi dana pembangunan proyek ini. Berbagai aksi penolakan pun juga telah dilakukan, namun alih-alih mendengar suara masyarakat Batang, Pemerintahan Jokowi-JK sepertinya lebih mengutamakan kepentingan korporasi dan investor proyek senilai US$ 4 miliar ini.

Alasan pemerintah untuk membangun PLTU Batubara Batang adalah untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Padahal menurut data yang dikeluarkan PLN tentang rasio elektrifikasi di Indonesia, Jawa sebenarnya sudah lebih dari 90% wilayahnya teraliri listrik. Sementara daerah-daerah lain di luar jawa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik sama sekali. Jika listrik ini memang untuk masyarakat kenapa tidak dibangun di daerah yang memang belum mendapatkan aliran listrik? Jelas sekali pembangunan PLTU Batubara Batang ini disiapkan untuk kebutuhan industri, berkaitan dengan program pemerintah MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dimana Pulau Jawa akan menjadi pusat industri di Indonesia dan kedepannya akan dibangun industrialisasi yang masif di Jawa.

PLTU Batubara Batang ini juga dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah yang ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Batang Nomor 523/283/2005 dan diperkuat dengan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dengan ditetapkannya perairan Kabupaten Batang yang kaya akan terumbu karang dan ikan menjadikan wilayah tersebut layak untuk dilindungi. Adapun maksud pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah untuk : 1) menjamin kelestarian ekosistem laut untuk menopang kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumberdaya yang ada; 2) Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut; 3) Pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan; 4) Pengelolaan sumberdaya laut dalam skala lokal secara efektif; dan 5) Pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan pengelolaan.

Sepertinya peraturan di atas cukup jelas bahwa kawasan konservasi bukan untuk dibangun PLTU ataupun industri besar yang malah justru akan merusak lingkungan sekitar dan mencemari laut. Pemerintah daerah telah mengubah dua kali peta KKLD untuk memuluskan pembangunan PLTU Batubara Batang.

Merampas Tanah, Mengotori Udara, Merusak Laut

Pembangunan PLTU Batubara Batang sangat bertolak belakang dengan program yang didorong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang kedaulatan pangan. Ketika jawa tengah dibanggakan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, yang terjadi di Batang malah justru sebaliknya, dirampas melalui surat keputusan Gubernur nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang persetujuan penetapan pengadaan tanah sisa lahan seluas 125.146 M2. Artinya, negara melalui gubernur Jawa Tengah akan melegalisasi perampasan tanah ini untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Tanah yang sangat produktif yang selama ini menjadi cadangan makanan masyarakat Jawa Tengah akan dirampas dan ditanami besi beton dan besi untuk PLTU.

Nelayan di Roban Barat dan Timur menolak rencana pembangunan PLTU  karena telah melakukan berbagai pengamatan langsung di beberapa daerah, seperti warga sekitar PLTU Jepara, PLTU Cilacap, PLTU Cirebon dan PLTU Paiton. Dari semua keterangan nelayan, mereka melihat dan mendengarkan langsung, kalau PLTU sangat berdampak buruk pada nelayan dan laut.

PLTU Batubara membutuhkan banyak batubara untuk memasak air, guna menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin. Proses ini akan membuang jutaan liter air panas langsung ke dalam laut. Buangan air ini akan berdampak pada ekosistem laut sekitar. Sementara hasil pembakaran batubara melalui cerobongnya memiliki kandungan timbal dan toksik yang sangat tinggi. Dari air dan udara, lingkungan Batang akan dihancurkan, dan akan mempengaruhi ekosistem serta biota laut yang hidup didalamnya. Ikan-ikan, udang, cumi, gurita, kerang, yang biasanya menjadi tangkapan yang melimpah bagi nelayan Batang akan menghilang karena perubahan komposisi air laut akibat adanya buangan dari PLTU ini. Kalaupun biota-biota laut masih bisa hidup dengan kondisi buruk itu, lalu bagaimana jika dikonsumsi manusia?

Ketika laut pesisir sudah mulai panas dan krisis ikan, maka nelayan akan melaut lebih jauh lagi. Ketika hal ini dilakukan, mereka menghabiskan lebih banyak waktu karena lebih jauh, menghabiskan lebih banyak biaya untuk pembengkakan ongkos bahan bakar dan menghabiskan tenaga karena lelah bekerja. Selain itu, karena perahu yang digunakan adalah perahu kayu ukuran kecil dan sedang, maka akan semakin beresiko jika melaut lebih jauh misalnya gelombang tinggi, badai dan angin kencang.

“Kami tidak ingin merasakan nasib yang sama dengan masyarakat yang terdampak PLTU. Kami ingin menjaga laut lestari, bukankah Nawacita Presiden Jokowi jaya di laut? Kenapa ingin merusak laut?” tanya Dulhakim, nelayan Batang. Dulhakim kecewa, karena Presiden Jokowi tidak membela masyarakat pendukungnya, justru malah sangat mendukung proyek PLTU. Selama ini nelayan hidup nyaman dengan tangkapan ikan yang sangat melimpah. Hasil tangkapan setiap hari mulai Rp 400 ribu – Rp 1 juta. Penghasilan ini tetap dan ketika musim panen udang nelayan bisa mendapatkan hasil Rp 7-10 juta setiap harinya. “Kami akan terus melawan untuk mempertahankan lautan lestari yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kami,” ujar Dulhakim.

Selama ini, kita selalu mendengar dongeng bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tongkat kayu yang ditancap ke tanah pun akan tumbuh. Juga sebagai negara maritim yang nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Namun di Batang, dongeng ini dihancurkan oleh rencana pembangunan PLTU yang mematikan potensi agraria dan maritimnya secara masif. Pembangunan PLTU Batubara Batang ini tidak hanya akan berdampak buruk bagi petani, tapi juga terhadap nelayan.

Perjuangan ini bukan hanya milik masyarakat batang saja, kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi yang sama sudah sepantasnya melakukan sesuatu untuk melawan proyek jahat yang mengancam Bumi! Mari bantu perjuangan warga Batang dan menyuarakannya demi Bumi ini dan masa depan kita semua!!

Opini ini ditulis oleh Dinar Bayu dari Greenpeace Indonesia.

Penyunting : Galih Agus Saputra

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s